kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pemerintah Siapkan Aturan Insentif Bagi Investor di IKN


Rabu, 11 Januari 2023 / 13:59 WIB
Pemerintah Siapkan Aturan Insentif Bagi Investor di IKN
ILUSTRASI. Foto udara menunjukan Titik Nol Nusantara yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di kawasan Penajam paser Utara, kalimantan Timur, Rabu (29/6/2022). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan aturan mengenai insentif bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan ini berupa peraturan pemerintah (PP) yang rencananya akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan mempromosikan IKN pada forum World Economic Forum di Davos Swiss.

Bahlil menyebut, potensi investasi di IKN semakin hari semakin menarik. Baik bagi negara negara tetangga maupun negara negara lain.

"InsyaAllah saya yakinkan investasi di IKN akan berjalan, apalagi PP nya sudah selesai," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (11/1).

Baca Juga: Dua Perusahaan Asal Malaysia Berminat Investasi di Proyek IKN

Bahlil mengungkapkan, PP tentang insentif dan kemudahan berusaha di IKN lebih baik dibandingkan dengan aturan umum insentif di wilayah lain di Indonesia. Meski begitu, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut insentif yang dimaksud.

"Jadi ada perlakuan khusus bagi investasi yang masuk di IKN," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang dirancang Otorita IKN bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM dan tim antar kementerian. Seperti Kementerian Keuangan, Bappenas dan kementerian lain.

Aturan tersebut untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya.

"Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×