kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Pemerintah revisi besaran kenaikan tarif setrum


Kamis, 23 September 2010 / 12:01 WIB


Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah merevisi usulan kenaikan tarif setrum tahun depan dari 15% menjadi sebesar 5,4%. Penurunan besaran kenaikan tarif ini karena pemerintah dan PLN akan melakukan efisiensi biaya.

Efisiensi itu antara lain dengan meningkatan pasokan gas sebesar 100 Juta Standar Metrik Kaki Kubik per Hari atau Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) ke PLN. "Ini bisa menghemat biaya Rp 2,5 triliun," kata Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (23/9).

Selain itu, juga pembangunan receiving terminal LNG di Jawa Barat. Darwin memperkirakan bisa menghemat Rp 2,3 triliun.

Di PLN, juga ada efisiensi biaya operasi sejumlah Rp 2,6 triliun. Ini berasal dari penghematan biaya pemeliharaan Rp 0,8 triliun, biaya pegawai Rp 0,3 triliun, biaya penyusutan Rp 1 triliun, dan biaya administrasi Rp 0,5 triliun.

PLN juga berjanji menurunkan penyusutan jaringan sebesar 0,8%. Cara ini mengurangi biaya Rp 0,7 triliun. "Total penghematan kita mencapai Rp 8,1 triliun," kata Darwin.

Dengan demikian, kekurangan subsidi hanya Rp 4,6 triliun. Cara ini, bisa ditutupi dengan kenaikan tarif listrik 5,4%.

Sebelumnya, PLN membutuhkan subsidi Rp 12,7 triliun untuk tahun depan. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif listrik sejak Januari sebesar 15%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×