Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah laut sebanyak 70% pada tahun 2025. Langkahnya dengan melakukan penanganan dan pengurangan sampah darat melalui rencana kerja strategis antar 16 kementerian dan lembaga.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) Siti Nurbaya mengatakan, bahwa rencana kerja tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Adapun rapat Koordinator yang baru ia hadiri hari ini merupakan kali pertama pembahasan dengan berbagai Kementerian dan Lingkungan (K/L) serta instansi terkait dan merencanakan rencana kerja tiga bulan pertama di tahun 2019 dalam hal pengelolaan sampah.
"Intinya kita akan tingkatkan koordinasi di pusat dan tingkatkan pembinaan dan pemberdayaan daerah," jelasnya, Senin (21/1).
Walau tak merinci daerah yang akan menjadi fokus perbaikan, namun Siti membuka daerah destinasi wisata, terutama area yang berdekatan dengan laut, menjadi titik berat lokasi yang akan diperbaiki.
Upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pengurangan sampah sebanyak 30% dengan mengurangi waste generation per capital. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan sampah 70% melalui peningkatan pendapauran ulang sampah jadi energi. Capaian ini ditargetkan tercapai pada tahun 2025.
Namun untuk saat ini, pembahasan rapat belum menyentuh isu pengenaan biaya pungutan sampah pada turis mancanegara dan lokal yang sempat diwacanakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar menambahkan, fokus pementerintah saat ini lebih pada pengelolaan sampah, bukan pada biaya pungutan terkait lokasi wisata. Salah satu implementasi yang katanya akan dikejar adalah pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
"Memang didorong percepatannya di 12 kota itu untuk waste to energy," kata Novrizal.
Pembangunan PLTSa ini mengacu pada upaya pemerintah dalam mengelola energi terbarukan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasai Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Beleid ini menargetkan pembangunan fasilitas tersebut di 12 titik di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado.
Penanganan sampah darat di darat, lanjut Novrizal, menjadi prioritas kerja karena 80% sampah laut berasal dari daratan. "Kalau bisa benahi 100% di darat, maka target 70% di laut bisa tercapai," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
