Reporter: Yudho Winarto, Edy Can | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah Indonesia mengaku belum menerima secara resmi pernyataan dari Pemerintah Thailand menyangkut pembatalan penjualan beras ke tanah air. Pemerintah pun memilih untuk menunggu melihat perkembangan kasus ini.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku belum ada surat resmi ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Menurutnya, Bulog bersama perwakilan pemerintah Thailand bakal bertemu membahas isu tersebut.
Salah satu poinnya menyangkut negosiasi harga sebagaimana kesepakatan terdahulu. "Ada kontrak yang sudah disepakati. Apakah kespakatan akan dilanjutkan atau tidak," katanya, Rabu (28/9)
Meski demikian, sejauh ini Mari belum menyiapkan sejumlah skenario misal negosiasi kontrak tidak tercapai. Dirinya memilih melihat perkembangan dari renegoisasi tersebut. "Tunggu saja perkembangannya," katanya.
Berdasarkan Reuters, perwakilan Bulog saat ini sudah berada di Bangkok, Thailand. Mereka akan bernegosiasi harga beras tersebut.
Asal tahu saja, pemerintah Thailand berencana membatalkan kontrak penjualan beras sebanyak 300.000 ton. Pemerintah Negeri Siam ini beralasan harga jual beras Indonesia terlalu rendah.
Status kontrak jual beli beras antara Indonesia dengan Thailand sendiri tidak jelas. Kedua negara memang mencapai kepahaman jual beli beras pada Agustus lalu. Masalahnya, kontrak jual beli beras tersebut tak pernah diteken.
Kenaikan harga beras ini terjadi setelah pemerintahan baru Thailand berjanji mengangkat derajat petaninya. Dibawah kepemimpinan Yingluck Shinawatra, pemerintah akan menaikkan harga patokan pembelian beras dari petani. Kebijakan ini berimbas pada harga jual beras.
Harga beras Thailans untuk kualitas B 100% sudah berkisar US$ 620 hingga US$ 660 per ton pada Rabu (28/9). Pada pekan lalu, harga beras Thailand masih berkisar US$ 595 per ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
