Ini Alasan 8 Fraksi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Langkah konstitusional ini digulirkan menyusul dinamika hukum serta aspirasi publik mengenai syarat dan legitimasi jabatan Wapres.

Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, alasan menyatakan pendapat ini melihat dari dinamika yang terjadi belakangan, di mana sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden.

"Oleh karena itu 11 anggota sekarang yang menandatangani ini kemudian menyampaikan hak menyatakan pendapatnya bahwa untuk diproses pada tahap pemberhentian saudara Wakil Presiden," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Dewan Pers: Pendapatan Iklan Digital Timpang, 80% Dikuasai Platform, Media 20%

Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto menilai seluruh syarat formal pemakzulan telah terpenuhi. Untuk itu, ia meminta agar semua proses dipercepat agar tak mengganggu kehidupan bernegara.

"Yang lebih penting dan secara khusus Hak Menyatakan Pendapat ini ditujukan untuk Wakil Presiden," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyebut, HMP menyasar dugaan perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Kami melihat Polemik ini harus segera disudahi energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak program Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo kita komitmen bersama untuk diwujudkan bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan," katanya.

Berikutnya, Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengajukan usul HMP terhadap Gibran lantaran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Junto Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

"Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 Tentang kehidupan berbangsa. Yang pada pokoknya dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa," jelasnya.

Dari sudut pandang yuridis, Anggota DPR Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menekankan implikasi putusan peradilan. Dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran di mana dalam amar putusan MA telah dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum. 

Menurutnya, amar putusan tersebut harus dilaksanakan ada dua cara untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Pertama dilaksanakan secara sukarela dengan cara mengundurkan diri. 

"Kedua, eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR manakala ada enam persyaratan di situ Melakukan pengkhianatan terhadap negara, Melakukan tindak pidana korupsi, Melakukan penyuapan, tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, Melakukan perbuatan tercela dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden," terangnya.

Di sisi lain, Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman meminta pimpinan DPR mendesak agar tahapan konstitusional berjalan sesuai jadwal peraturan perundang-undangan. 

"Kami pengusul juga memohon dan meminta dengan sangat kepada Pimpinan Dewan dalam waktu yang tidak begitu lama segera menindaklanjuti usulan anggota terkait dengan hak menyatakan pendapat dan selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses seturut ketentuan konstitusi dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi menyerahkan dokumen usulan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi total anggota serta daftar fraksi yang secara resmi telah menandatangani usulan tersebut. Dia menyebutkan, berdasarkan usulan yang ditandatangani terdapat lebih dari 100 orang dari 8 fraksi.

"Dari perwakilan masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan. 

Adapun jumlah pengusul tersebut tersebar dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, hingga Fraksi Partai Demokrat. Saan merinci secara jumlah penandatangan usulan hak menyatakan pendapat dari tiap-tiap fraksi partai politik di parlemen. 

"Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi partai Golkar 11 orang, fraksi Gerindra 11 orang, fraksi Nasdem 19 orang, fraksi PKB 18 orang, fraksi PKS 28 orang, fraksi PAN 1 orang dan fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat," terangnya.

Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif KUR 0% dan Restrukturisasi Kredit 3 Tahun di NTT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News