Reporter: Ratih Waseso | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menuturkan proyek ibu kota baru masih bersifat standby. Dia menyebut, pemerintah masih menyelesaikan masterplan dan detail plan dari proyek yang direncanakan di kawasan Kalimantan Timur tersebut.
"Ibukota negara baru masih proyek yang sifatnya standby. Tahun ini kami selesaikan masterplan dan detail plan," kata Suharso saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 yang digelar secara virtual, pada Jumat (14/8).
Beberapa kegiatan yang bersifat infrastruktur dasar tetap akan dilakukan, terutama bagi daerah-daerah penyangga dari ibu kota negara baru tersebut. "Beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar tetap, khususnya yang terkait kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan," imbuh dia.
Baca Juga: Akibat Covid-19, DKI Jakarta mengandalkan investasi dalam negeri
Dari berita KONTAN sebelumnya, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru. Pembangunan ibu kota negara diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Baca Juga: Potensi tsunami besar terdeteksi di wilayah calon ibu kota baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
