Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama tujuh kementerian/lembaga lainnya meluncurkan Indeks Desa sebagai indikator dalam mengukur pencapaian pembangunan desa.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menjelaskan indeks desa ini merupakan amanat Presiden RI. Amanat ini ditindaklanjuti pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan sehingga terwujud satu pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di Indonesia.
“Indeks desa ini untuk mengukur kemajuan desa, jadi kita perlu tau posisi desa itu pembangunannya seperti apa, berapa kemiskinannya, berapa akses orang yang sudah sekolah SD, SMP, SMA, apakah ada akses layanan kesehatan, berapa yang sakit, pendapatan ekonomi rata-rata,” ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (4/3).
Teni menyatakan, indeks desa nantinya akan mengetahui apakah desa sudah maju atau tertinggal sehingga diketahui apa yang harus diperbaiki.
“Tertinggalnya aspek apa apakah lingkungan, sosial, apa ekonomi dan seterusnya supaya kita tahu kemajuan desa itu seperti apa, di 75.265 desa di Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Bappenas Ungkap Indikator Asumsi Makro untuk APBN 2025
Teni mengungkapkan, harapan diluncurkan indeks desa ini akan memberikan intervensi kepada kementerian/lembaga yang memiliki program di desa, sehingga menggunakan ini sebagai ukuran dan menentukan intervensi pemerintah.
“(Targetnya) ini kan peluncuran, kita melanjutkan dengan pelatihan, lalu pengumpulan data dan perhitungan dari BPS agar statistiknya juga terjaga, objektifitas dan pengukurannya valid sehingga bisa kita gunakan menjadi satu indeks di 2025,” ungkapnya.
Untuk diketahui, di tahun 2023 BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22%, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29%.
Teni bilang, untuk mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan.
“Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mau dan mampu tumbuh dan maju bersama dan selaras dengan kota,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
