Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana, menegaskan, pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada hari ini telah sesuai dengan perencanaan pemerintah. Ia memastikan, dana alokasi BLSM, separuhnya telah dikucurkan dalam tahapan pertama pembayaran BLSM.
Saat dijumpai Kontan sebelum menghadiri Raker Komisi XI pembahasan asumsi makro RAPBN 2014, di Gedung DPR, Senin (24/6), Armida mengatakan, pelaksanaan pembayaran BLSM periode pertama berlangsung lancar di 14 Kota selama 2 hari, yakni pada 22 dan 24 Juni 2013. "Kecuali Bandung ya, karena kemarin ada Pemilihan Wali Kota, jadi baru mulai hari ini dilakukan pembayaran BLSM," kata Armida.
Soal Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang masih banyak belum diterima warga miskin, Armida mengatakan, pemberian KPS akan dilakukan di periode selanjutnya. KPS itu akan dibagikan sekaligus pada saat pembayaran BLSM. Sayang, berapa jumlah persisnya KPS yang akan disusulkan, ia mengaku tak mengetahuinya. "Mungkin yang lebih tahu masalah teknis adalah PT Pos Indonesia," kata Armida.
Terkait besaran alokasi anggaran untuk pelaksanaan program BLSM sebesar Rp 9,32 triliun dalam UU No 15 Tahun 2013 Tentang APBNP 2013, ia tak bisa menyebutkan secara pasti. Namun ia memastikan sekitar separuh lebih sudah disalurkan kepada masyarakat. "Jadi sekitar Rp 4,5 triliun lebih sudah tersalurkan kepada masyarakat," imbuh dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melakukan pembayaran BLSM setiap bulan. Dana kompensasi itu diberikan selama empat bulan. Tahap pertama sendiri sudah dilakukan di Kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Pelaksanaan tahap pertama dilakukan pada 22 dan 24 Juni 2013 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
