Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah akan segera menentukan besaran kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah petani. Pemerintah berjanji ketentuan tentang kenaikan HPP beras dan gabah itu akan bisa dirilis pada Januari 2010 yang akan datang.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pembahasan mengenai kenaikan HPP gabah dan beras tersebut dengan departemen terkait. "Tidak akan telat lagi," kata Bayu di Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan, keputusan mengenai besaran subsidi harga pupuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar Rp 11,3 triliun akan membawa dampak pada kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk. Kenaikan HET diperkirakan akan sebesar 30%-80% dan diharapkan bisa dilakukan secara bertahap.
Meskipun ada kenaikan HET, Bayu memperkirakan, pedagang tidak akan terlalu besar menaikan harga bahan makanan pokok, terutama harga beras. "Porsi pupuk terhadap biaya produk tanaman pangan hanya 7%-10%. Jadi umpama HET naik 80%, kenaikan biaya petani hanya pada kisaran 8% tidak 100%," kata Bayu.
Menurutnya yang terpenting bagi petani adalah ketersediaan pupuk di tingkat pengecer. Apalagi, mulai 2011 nanti pemerintah akan mulai menerapkan penyaluran subsidi pupuk secara tertutup dan terarah. Tahun depan pemerintah baru akan melakukan uji penerapan sistem itu ke 1.000 petani untuk mengetahui efektivitasnya.
"Harga pupuk mungkin naik di 2010 tapi yang terpenting efektivitas dari subsidi itu. Sistem ini sedang dirancang, mudah-mudahan konsep dasarnya selesei akhir bulan ini," katanya.
Dengan mekanisme baru ini diharapkan pada 2011 orientasi subsidi pertanian bisa lebih terarah, demikian juga untuk subsidi energi. Sehingga, walaupun angka subsidi pengalami penurunan atau tetap, namum efektivitas dan efisiensi penyaluran akan lebih tinggi.
Dalam APBN 2010 pemerintah bakal memberikan subsidi pupuk sebesar Rp 14,8 triliun. Angka subsidi itu terdiri atas subsidi harga pupuk sebesar Rp 11,3 triliun, bantuan langsung pupuk (BLP) Rp 1,6 triliun dan subsidi unit pengolahan pupuk organik sebesar Rp 105 milliar.
Selain itu, pada 2010 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sedangkan untuk produsen pupuk, pada 2010 pemerintah bakal menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.
Pemerintah juga bakal mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri untuk menjaga ketahanan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
