Pemerintah kaji pertukaran informasi dengan Aussie

Senin, 18 November 2013 / 15:45 WIB

ILUSTRASI. Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pemerintah Indonesia semakin hati-hati dan kembali mengkaji sejumlah kerjasama yang tengah terjalin dengan pihak Australia.

Hal itu merupakan buntut dari pemberitaan penyadapan oleh Inteligen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhyono, dan sejumlah pejabat elit negeri ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan terkait isu penyadapan tersebut, pemerintah memutuskan akan melakukan sejumlah langkah terhadap Australia.

Hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan menyampaikan bahwa isu penyadapan ini akan membawa dampak buruk terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia.

Kedua, Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk menyampaikan official and public explanation terkait kebenaran pemberitaan penyadapan itu. Kemudian, Indonesia meminta agar Australia berkomitmen tidak akan mengulangi lagi penyadapan serupa di kemudian hari.

Ketiga, Kementeri Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia akan memanggil Duta Besar RI di Canberra kembali ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Kemudian Indonesia akan mengkaji kerjasama pertukaran informasi antara pemerintah RI dan Australia, "termasuk penugasan pejabat Australia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta," terang Djoko lewat pesan singkat, Senin (18/11).

Keempat, pemerintah pusat akan mereview seluruh kerjasama pertukaran informasi dan kerjasama lainnya dengan pemerintah Australia. Hal itu terjadi karena pemerintah Australia telah menciderai kepercayaan pemerintah Indonesia dengan melakukan penyadapan terhadap pejabat elit di Jakarta.

Menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, penyadapan terhadap telepon genggam SBY dan Ibu Negara oleh pihak Australia berpotensi merusak hubungan kedua negara.

Atas kejadian itu, SBY telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Marciano Norman untuk melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi dari pihak Australia atas penyadapan itu.