Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pihak Istana Kepresidenan berang menderang kabar terbaru, bahwa intelijen Australia telah menyadap nomor telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah pejabat papan atas pemerintahan Indonesia pada tahun 2009 lalu.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, berita baru penyadapan yang dilakukan terhadap SBY dan Ibu Ani pada tahun 2009 itu berpotensi menganggu hubungan diplomatik kedua negara bertetangga ini.
Karena itu, pemerintah Australia diminta segera mengklarifikasi penyadapan terhadap terhadap pemerintah Indonesia.
"Pemerintah Australia perlu klarifikasikan hal ini ke pemerintah Indonesia. Ini penting untuk menjernihkan suasana. Sebab, ada berita itu saja, sudah berpotensi menganggu hubungan," tutur Faizashya, Senin (18/11).
Faizasyah menuturkan, kabar penyadapan terhadap telepon genggam presiden SBY dan Ibu Negara tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada SBY beberapa saat yang lalu. Namun, hingga kini, Presiden masih menunggu klarifikasi dari pemerintah Negara Kangguru tersebut.
Secara terpisah, Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbot mengatakan, pihaknya benar melakukan pengumpulan informasi di sejumlah titik.
Namun ia tidak bisa memberikan klarifikasi yang tegas atas berita penyadapan tersebut karena sudah menjadi tradisi, Australia tidak akan pernah memberikan komenter terkait masalah-masalah intelijen. Kendati demikian, ia menegaskan, tidak akan merusak hubungan dengan pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11). informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh intel Amerika Serikat, Edward Snowden.
Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.
Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.
ABC melaporkan bahwa salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
