Pemerintah kaji penghapusan PPh petani gula

Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengkaji penghapusan pajak penghasilan (PPh) untuk para petani gula saat menjual gula curahnya ke Perum Bulog. Hal tersebut merupakan respons pemerintah dari keluhan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, petani merasakan kesulitan untuk menjual. Alasannya, saat ini para petani dikenanakan PPh saat menjual gulanya kepada Perum Bulog.

Sekadar tahu saja, Perum Bulog memiliki hak untuk membeli gula curah kepada petani. "Jadi bagi petani yang tidak punya NPWP PPh-nya dikenakan 1,5%, kalau yang tidak punya NPWP dikenakan 3%," ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jumat (8/6).

Belum lagi Harga Pokok Pembelian (HPP) gula dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp 9.700 per kg. Padahal sebelumya Kementerian Pertanian merekomendasikan harga belinya Rp 10.500 per kg.

"Jadi jangan dibebanin lagi dengan PPh, untuk itu jalan keluarnya kemungkinan PPh dihapus 0% biar petani tidak dibebani dan bisa bersaing," jelas Moeldoko.

Apalagi, lanjut dia, sebagaian besar petani tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu, kemungkinan penghapusan PPh ini akan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian. "Pak Menko nanti mau bicara dengan Ibu Menkeu," kata Moeldoko.

Pemerintah pun menargetkan akan mengumumkan hasil kajian ini sesegera mungkin.

Sekadar tahu saja, kajian ini merupakan hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan para menteri. Adapun Presiden langsung memanggil KSP Moeldoko, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso siang ini untuk membahas keluhan APTRI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News