Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan terus berupaya mencari terobosan agar investasi dan kinerja perdagangan moncer. Setelah menderegulasi dan menerbitkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, paling anyar akan roadshow kepada investor dan lembaga rating.
Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, roadshow dilakukan untuk menunjukkan potensi investasi yang dimiliki Indonesia. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk menunjukkan upaya perbaikan yang telah dilakukan Indonesia dalam mempermudah kegiatan usaha.
Keputusan untuk melakukan roadshow tersebut diambil dalam Rapat Terbatas tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan yang digelar di Istana Merdeka, Jumat (5/1).
"Nanti untuk itu ada koordinator, misal untuk koordinasi untuk melakukan one on one meeting, khususnya dengan S and P serta Morgan Stanley misalnya nanti koordinatornya Menko Maritim," katanya usai rapat tersebut, Jumat (5/1).
Airlangga mengatakan, selain upaya tersebut pemerintah juga akan mengevaluasi beberapa kebijakan perpajakan. Kementerian Perindustrian usul agar kebijakan tax allowance ditinjau lagi.
Kemperin ingin tax allowance di beberapa sektor disamakan dengan negara tetangga seperti Thailand; 300% dari jumlah investasi yang ditanamkan agar investor mau masuk.
"Untuk masalah ini, tadi Beliau mengungkapkan akan mengevaluasi dan meminta Menko Perekonomian untuk mengoordinasikan regulasi yang dibutuhkan," katanya.
Investasi walau kemudahan berusaha di dalam negeri sudah diperbaiki masih belum sederas harapan. Catatan Kantor Menko Perekonomian, walau arus dana investasi dunia setiap tahun mencapai US$ 1,47 triliun, tapi yang berhasil digaet masuk ke Indonesia hanya 1,97% saja.
Sementara itu, catatan BKPM, walau kemudahan berusaha membaik dan Indonesia mendapatkan predikat laik investasi dari sejumlah lembaga rating, pertumbuhan investasi baru 10%-17%, jauh dari negara tetangga yang bisa tumbuh 30%-40%.
Thomas Lembong, Kepala BKPM mengatakan, seretnya investasi tersebut disebabkan oleh pola pikir pejabat dan birokrasi yang masih belum berubah.
"Tadi presiden menyebut dengan istilah feodal, sekali duduk dengan gagah dan megah, menganggap mereka penting dan menunggu investor seolah investor yang butuh kita, padahal kita yang butuh mereka," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
