Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
Lebih lanjut Suharso mengatakan, pemerintah daerah khusus IKN yang memiliki kewenangan bakal diatur khusus dalam aturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah (PP).
Adapun, sebutan otorita dalam IKN dinilai akan menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini sehingga memudahkan pelaksanaan semua urusan yang diemban otorita IKN.
Baca Juga: Korea Utara Menguji Rudal Kendali Taktis
"Kekhususan dalam rangka pelaksanaan IKN, antara lain otorita IKN yang melaksanakan pemerintahan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, dan tingkat kementerian dan bentuk-bentuk kewenangan khusus di IKN akan diatur lebih lanjut oleh PP dan Perpres," tandas Suharso.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur"
Penulis : Fika Nurul Ulya
Editor : Yoga Sukmana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
