Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
“Belanja pemerintah sangat jor-joran, budget sudah sangat tertekan. Dan kondisi ini memang penting untuk ditopang investasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi karena belanja negara akan sangat tertekan,” katanya.
Untuk mendorong realisasi investasi tersebut, ekonom UI ini berharap pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan investor guna dapat merealisasikan investasinya.
“Dari sisi fiskal masih ada beberapa poin yang bisa diperbaiki untuk menarik minat investor, begitu juga dengan stimulus perpajakan misalnya investasi asing PBB dibebaskan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang substansial dari segi regulasi dan investasi,” kata Teuku.
Pemerintah diminta belajar dari hengkangnya Tesla ke negara lain. Padahal, Tesla awalnya dikabarkan akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.
Banyaknya keluhan investor yang sulit merealisasikan investasinya tersebut sudah ditangkap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM / Menteri Investasi Bahlil Lahadiala menyatakan akan berupaya untuk menyelesaikan komitmen investasi yang mangkrak sampai sekarang.
“Dari Rp708 triliun nilai investasi yang mangkrak tahun lalu, sampai kuartal-I 2021 sudah tereksekusi Rp517,6 triliun. Setelah ini kami akan fokus memproses investasi yang sudah dapat insentif tax holiday yang nilainya sampai Rp 1.000 triliun,” ujar Bahlil, Senin (26/4).
Baca Juga: Memperkuat investment grade Indonesia melalui realisasi investasi
Akselerasi investasi menurut Bahlil memang cukup mendesak, bukan hanya terhadap investasi mangkrak, tapi juga memproses komitmen investor yang sudah mengantongi stimulus. Justru menjaring investor-investor anyar sekaligus memperlancar investor yang kini sedang dalam proses perizinan jadi lebih mendesak.
Badan Koordinasi Fiskal (BKF) dalam laporannya bertajuk Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal kuartal 1-2021 menyebutkan bahwa investasi bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam masa krisis. Makanya BKF meminta pemerintah mengoptimalkan sejumlah instrumen kemudahan berinvestasi.
“Mengandalkan belanja negara saja untuk pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa efektif, apalagi peran belanja dalam 10 tahun terakhir terus melemah. Sementara peningkatan belanja di tengah pendapatan negara yang belum optimal justru bisa menghambat investasi swasta,” papar BKF.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
