Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mulai ragu bisa menerapkan larang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan pribadi di Jawa dan Bali. Setelah berhitung, pemerintah hanya mampu melaksanakan rencana ini di Jakarta dan sekitarnya.
Penerapan larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi di Jawa dan Bali pada 1 April 2012 membutuhkan persiapan lebih panjang. Dus, yang paling realistis adalah menerapkan rencana ini bertahap mulai dari Jakarta.
Keraguan pemerintah ini diungkapkan Jero Wacik, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), seusai rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Senin (9/1) di Jakarta. "Dengan waktu yang tinggal sekitar tiga bulan lagi, kemungkinan pemerintah sulit untuk melakukan persiapan pembatasan serentak se Jawa - Bali," kata Jero.
Makanya, mulai 1 April, kemungkinan larangan pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan pribadi baru dijalankan di Jakarta Bogor Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Saat ini Kementerian ESDM sedang menghitung kebutuhan pendanaan program ini, terutama anggaran pengadaan konverter. Alat ini nantinya diberikan kepada pemilik kendaraan umum agar mau beralih ke gas.
Perkiraan Jero, di Jawa - Bali setidaknya ada sekitar 8 juta unit mobil. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta kendaraan menggunakan BBM bersubsidi. "Yang menggunakan premium sekitar 1,9 juta. Sisanya solar," ujar Jero.
Berapa penghematan BBM dari kebijakan ini? Evita Herawati Legowo, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, menjelaskan, selama ini konsumsi BBM bersubsidi untuk di Jawa-Bali sekitar 20 juta kiloliter per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
