/2025/08/04/1594204928.jpg "Pemerintah Godok Skema Subsidi untuk Penyaluran Rusun Meikarta")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji skema untuk melaksanakan penyaluran rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta.
Langkah ini bertujuan agar hunian vertikal tersebut lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus memberikan kepastian bagi pengembang dan perbankan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, pihaknya sedang menyusun skenario agar sisi suplai dan permintaan (demand) bisa bertemu dengan seimbang. Pemerintah ingin memastikan pengembang bergairah membangun, sementara daya beli masyarakat tetap masuk dalam hitungan perbankan.
Baca Juga: Belanja Negara Tertahan, Bansos, THR, dan Ramadan Jadi Mesin Ekonomi Kuartal I 2026
"Posisinya tadi kita men-skenario skema itu yang disampaikan Pak Menteri tadi, bagaimana pengembangnya juga termotivasi untuk mendukung sisi suplai, affordability MBR-nya juga masuk, perbankannya juga happy untuk bisa menjalankan skema itu. Nah, itu masih kita godok," jelasnya di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Meski pengkajian terus berjalan, Heru mengaku belum bisa mendetilkan apakah penyaluran unit rusun di Meikarta ini nantinya bakal menggunakan skema eksisting Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ada kemungkinan pemerintah akan meluncurkan skema baru yang lebih spesifik untuk hunian vertikal.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memulai tahapan pembersihan lahan atau land clearing untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kamis (29/1).
Pembangunan rusun subsidi di lahan Meikarta ini telah dipetakan dalam empat tahapan. Pasca land clearing hari ini, proses akan berlanjut ke pemasangan tiang pancang yang dijadwalkan pada 8 Maret 2026. Selanjutnya, pembangunan struktur ke atas (upper structure) di mulai pada 17 Agustus 2026, dan target serah terima kunci kepada penghuni pada 8 Agustus 2028.
Baca Juga: Investasi KEK Capai Rp 335 Triliun, Serap 248 Ribu Tenaga Kerja
Secara spesifikasi, proyek ini memanfaatkan tiga lahan dengan total luas mencapai 30 hektare. Pada lokasi pertama seluas 10 hektare, pemerintah akan mendirikan 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower dirancang memiliki sekitar 2.300 unit. Pada tahap awal, akan tersedia sekitar 47.000 unit, sementara target keseluruhan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menegaskan, status lahan Meikarta yang digunakan telah clean and clear secara hukum setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengawal proses perizinan.
“Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Ara dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Selanjutnya: Adira Finance Nilai Kantor Cabang Punya Peran Penting dalam Menyalurkan Pembiayaan
Menarik Dibaca: Harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian hari ini Minggu (1/2/2026) Kompak Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
