Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah pusat mendorong implementasi skema pembiayaan alternatif di daerah. Ini merupakan upaya atas keterbatasan kapasitas pembiayaan melalui APBN maupun APBD.
Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya peningkatan peran sektor swasta. Untuk itu skema pembiayaan alternatif menjadi instrumen utama dalam menopang pembangunan nasional.
Maklum berdasarkan proyeksi RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10.303 triliun. Hal ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, sehingga pemerintah terus mendorong peningkatan minat investasi, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur yang bermanfaat.
Baca Juga: Rupiah Jisdor Menguat 0,57% ke Rp 16.680 per Dolar AS pada Senin (29/9/2025)
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menandatangani kerja sama percepatan pembiayaan pinjaman daerah untuk infrastruktur. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama mempercepat proses pengajuan pinjaman daerah, Rabu (24/09).
Pinjaman Daerah ini nantinya diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai simbol komitmen koordinasi bersama untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman daerah.
Koordinasi yang sudah berjalan sejak 2017 tersebut diperbarui untuk menyesuaikan UU No.1 Tahun 2022 dan PP No.1 Tahun 2024 yang mengatur penambahan persyaratan pertimbangan dari Menteri PPN/Bappenas, penetapan batas waktu maksimal 15 hari kerja untuk penerbitan pertimbangan tiga menteri, serta adanya mekanisme automatic approval.
Pembaruan tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola pembiayaan daerah, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat penyaluran dana infrastruktur daerah.
Percepatan pinjaman daerah tersebut merupakan bagian dari visi “Bersama-sama Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun PT SMI sebagai mitra Pemerintah memiliki dua skema pembiayaan berupa penugasan dan non-penugasan, dengan ketentuan yang berbeda yang akan disosialisasikan ke Pemerintah Daerah.
Setelah penandatanganan Berita Acara tersebut, Pemerintah akan melakukan sosialisasi ke daerah untuk menjelaskan mekanisme baru dan penggunaan Aplikasi Pertimbangan Tiga Menteri sekaligus meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyiapkan proposal pinjaman, mengingat masih banyak daerah yang belum mampu menyusun usulan secara lengkap dan benar sesuai ketentuan.
Selain itu, Pemerintah juga akan terus mengawal langkah-langkah untuk meminimalisir risiko dari percepatan pinjaman daerah dan dampaknya bagi daerah penerima. Dari sisi tata kelola, masing-masing K/L akan memastikan proses pemberian pertimbangan 3 menteri berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal lain yang juga akan menjadi concern Pemerintah yakni memastikan kapasitas keuangan PT SMI jika terdapat pengajuan bersamaan dari beberapa daerah agar pembiayaan tetap berkelanjutan.
“Penandatanganan Berita Acara ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menyederhanakan proses pengajuan, serta memastikan pembiayaan infrastruktur daerah lebih cepat tersalurkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan.
Baca Juga: Singapura Duduki Peringkat 4 Pusat Keuangan Global, Terbaik di Asia Tenggara
Selanjutnya: Australia Rebut Pasar Daging Sapi di China dari Amerika Serikat
Menarik Dibaca: Pasar Memantul Naik, MYX Finance Melaju ke Puncak Kripto Top Gainers
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
