kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.754.000   -4.000   -0,23%
  • USD/IDR 16.870   -305,00   -1,84%
  • IDX 5.996   -514,48   -7,90%
  • KOMPAS100 847   -82,06   -8,83%
  • LQ45 668   -66,74   -9,09%
  • ISSI 186   -15,12   -7,51%
  • IDX30 353   -34,16   -8,83%
  • IDXHIDIV20 427   -41,35   -8,83%
  • IDX80 96   -9,67   -9,17%
  • IDXV30 102   -9,19   -8,28%
  • IDXQ30 116   -10,74   -8,46%

Pemerintah desak PLTU Batang segera dibangun


Selasa, 14 Januari 2014 / 13:01 WIB
Pemerintah desak PLTU Batang segera dibangun
ILUSTRASI. Promo Indomaret Periode 16-31 Agustus 2022.


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah tampaknya mulai gerah dengan belum juga dibangunnya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. Pemerintah angkat suara untuk mendesak PT Adaro Power untuk segera mulai membangun proyek listrik senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 30 triliun tersebut.

Bukan tanpa alasan pemerintah mendesak untuk bisa terealisasi. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto sebelumnya pernah menjelaskan kalau setiap harinya terjadi inefisensi sebesar Rp 40 miliar akibat belum terbangunnya PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt ini.

Inefisiensi ini terjadi karena pemerintah menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan listrik Jawa dan Bali.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan pihaknya mendorong Adaro untuk bisa langsung melakukan konstruksi. Permasalahan sisa lahan yang belum juga bebas 100% bisa dipenuhi seiring pembangunan berlangsung.

Menurut Bastary, saat ini tinggal sekitar 20 hektare (ha) saja yang belum terbebaskan. Adapun total lahannya mencapai 226 ha. Artinya, sudah ada 80% lahan yang terbebaskan.

Saat ini, pihak Adaro sedang mempertimbangkan untuk memulai pembangunan. Yang menjadi permasalahan perusahaan anak usaha PT Adaro Energy Tbk yang bekerja sama dengan J-Power dan Itochu Jepang ini adalah masalah pembiayaan dengan perbankan dengan Japan Bank International Corporation (JBIC).

Seperti diketahui, JBIC adalah penyandang dana terbesar dari proyek ini yaitu berkisar 60%-70% dari total keseluruhan. JBIC hanya mau mencairkan dananya apabila seluruh lahan sudah terbebas.

"70% kan pinjaman, sisanya 30% dari Adaro," ujar Bastary kepada KONTAN di Jakarta akhir pekan lalu. Maka dari itu, dalam hal ini, Adaro bisa menggunakan uang dari pihaknya sendiri untuk sementara waktu memulai pembangunan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×