kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Pemerintah cari tiga opsi pendanaan infrastuktur


Senin, 16 Oktober 2017 / 19:34 WIB
Pemerintah cari tiga opsi pendanaan infrastuktur


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah pemerintah melakukan penyesuaian pembangunan infrastruktur pada proyek pembangkit listrik 35.000 MW, pemerintah menyatakan tak akan melakukan penyesuaian untuk proyek yang lain.

Pemerintah berjanji mengupayakan segala jenis sumber pembiayaan guna mempertahankan proyek prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan pemerintah tengah mendorong sumber pendanaan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.

Ia menyebut, ada beberapa opsi untuk mencari pendanaan infrastruktur yang ada hingga batas waktu tahun 2019. Pertama, pemerintah tengah menggenjot pendapatan negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Kedua, pemerintah tengah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan sekuritisasi dari proyek-proyek infrastruktur yang sudah brown field sehigga pendanaan bagi pembangunan infrastruktur bisa bertambah. Ketiga, proyek tersebut akan kembali direview untuk diperlambat.

"Waktu kita masih dua tahun lagi, ada banyak hal yang masih bisa dilakukan," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (16/10).

Dia bilang di lain pihak, pemerintah tengah gencar pembiayaan melalui sekuritisasi semakin ditingkatkan.

Ia mengimbuh, pemerintah juga tengah menyusun payung hukum untuk monetisasi infrastruktur dalam skema limited concession scheme. "Semua itu upaya untuk mobilisasi pendanaan melalui private placement," tukasnya.

Terpisah, Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto, menyatakan pemerintah tak akan merasionalisasi PSN dan proyek prioritas karena pendanaan. Ia bilang pemerintah memberikan dukungan dengan mencarikan pendanaan proyek-proyek itu.

Dirinya mengakui, salah satu sumber pendanaan yang menjadi incaran pemerintah, ialah melalui pendanaan market pasar. Dalam perkembangannya, PSN pun ia bilang selalu dievaluasi dalam tempo enam bulan sekali.

"Kita masih terus cari terobosan lain, termasuk masalah terobosan perizinan untuk meraih investor," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×