Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas panjang pembangunan tembok raksasa bagian A untuk membentengi daratan Jakarta bagian utara dari gelombang laut menghadapi ganjalan. Penyebabnya datang dari kesemrawutan tata ruang di kawasan pantai utara Jakarta.
Donny Azdan, Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akhir pekan lalu mengatakan, kesemrawutan tersebut menyulitkan langkah pemerintah untuk mencari skema pengurangan panjang pembangunan tanggul.
"Bagaimana, amburadul semua, di sana isinya ternyata ada pipa gas, kabel bawah laut, pelabuhan nelayan kecil yang kalau ditutup pasti ngamuk mereka nanti," katanya.
Sekadar mengingatkan, untuk membentengi daratan di kawasan pantai utara Jakarta dari terjangan gelombang laut, pemerintah akan bangun tanggul raksasa. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan diperkirakan mencapai Rp 120 triliun.
Dony mengatakan, besaran kebutuhan tersebut rencananya akan dipikul tiga pihak; pemerintah pusat, Pemerintah daerah DKI Jakarta dan pengembang yang mendapatkan izin reklamasi. Besaran kontribusi pembangunan yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah masing-masing adalah 4 kilometer.
Namun, skema pendanaan tersebut beberapa waktu lalu terganjal oleh putusan pembatalan reklamasi Pulau G dan permasalahan reklamasi pulau lain. Putusan tersebut berdampak pada tagihan kontribusi dari pengembang yang mendapatkan izin reklamasi tersebut untuk ikut membangun Tanggul Raksasa Jakarta bagian A.
Donny mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akan bernegoisasi ulang dengan para pengembang. Selain itu, langkah ke dua meninjau ulang trase atau jalur pembangunan tanggul agar pembangunan tanggul lebih pendek.
Donny mengatakan, untuk mengatasi kesemrawutan tersebut pemerintah akan melaksanakan langkah darurat. Langkah itu akan dilakukan dengan membangun polder di daerah yang sudah kritis. "Ini akan dites dulu, cocok tidak, itu dihitung lagi, tapi poinnya harus ada langkah penggulangan darurat, yang penting aman dulu," katanya.
Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sementara itu mengatakan, Bappenas sampai saat ini masih terus mengkaji skema terbaik untuk menyelamatkan daratan pantai utara Jakarta dari terjangan air laut. Kajian akan diselesaikan Oktober nanti.
"Fokus tetap bangun, tembok itu dibutuhkan Jakarta, kalau tidak bisa tenggelam," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
