kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.784   86,00   0,51%
  • IDX 6.240   272,48   4,57%
  • KOMPAS100 891   47,29   5,61%
  • LQ45 705   35,67   5,33%
  • ISSI 193   6,88   3,70%
  • IDX30 372   19,40   5,50%
  • IDXHIDIV20 451   19,03   4,41%
  • IDX80 101   5,38   5,62%
  • IDXV30 106   4,51   4,45%
  • IDXQ30 123   5,25   4,46%

Pemerintah benahi penerimaan PNS


Rabu, 03 Agustus 2011 / 16:09 WIB
Pemerintah benahi penerimaan PNS
ILUSTRASI. Wall Street. REUTERS/Carlo Allegri


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can


JAKARTA. Pemerintah sudah berencana membenahi pegawai negeri sipil (PNS). Buktinya, pemerintah kini berancang-ancang menata kembali proses penerimaan PNS.

"Usaha untuk, menata kembali cara perencanaan rekrutmen pegawai negeri. Kami sedang melakukan analitis yang lebih tajam, alokasi dan realokasi," kata Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Rabu (3/8).

Alasan menata kembali penerimaan PNS ini karena jumlahnya sangat besar. Menurut Kuntoro, jumlah PNS saat ini mencapai 4,7 juta orang.

Bukan jumlahnya saja. Kuntoro mengatakan, penyebaran PNS pun tidak merata. Dia mengatakan, ada penumpukan PNS di salah satu daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan merencanakan sebuah grand desain paling tidak sampai 2014.

Dengan adanya grand desain ini, dia berharap persoalan PNS tidak menjadi permasalahan ke depannya. "Harus ada strategi sampai 2014, per tahun berapa, bukan kebutuhan saja. Sampai wilayah berani, instansi mana, wilayah mana, itu saja," katanya.

Penataan PNS ini juga berkenaan dengan keuangan negara. Pasalnya, sebagian besar anggaran negara tergerus oleh jumlah PNS yang besar.

Rencananya penataan kembali PNS ini bakal tertuang dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) para menteri terkait. Untuk mempercepat proses penyusunan strategi ini, pemerintah pusat akan melibatkan secara aktif kepala daerah. "Kami undang gubernur jangan sampai di pusat saja, kembangkan di daerah sehingga satu dua bulan selesai sehingga kita punya konsep yang sama," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×