Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum mempersiapkan risiko fiskal apabila harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak jadi naik. Hingga saat ini, pemerintah masih tetap membawa satu opsi yakni menaikkan harga BBM bersubsidi dengan anggaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun.
"Belum ada hitungannya. Kami cuma punya satu skenario dan berharap itu bisa didukung oleh DPR karena secara strategis itu yang baik untuk fiskal indonesia maupun untuk rakyat indonesia," ujarnya, Jumat (30/3).
Agus menyatakan opsi tersbeut merupakan pilihan yang paling realistris untuk anggaran negara. Pasalnya, dia beralasan subsidi energi terlalu besar dan membuat anggaran tidak sehat. "Subsidi ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang bukan seharusnya menikmati itu kontraproduktif dan tidak tepat," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, kenaikan harga BBM tidak disetujui, maka ada beda postur anggaran yang telah disepakati pemerintah sebelumnya. Mekeng bilang, opsi dua adalah opsi tanpa kenaikan harga BBM yakni subsidi energi sebesar Rp 266,7 triliun.
Dalam opsi tersebut, alokasi belanja akan berubah karena dana kompensasi kenaikan subsidi BBM yang sebesar Rp 30,6 triliun akan masuk ke pos subsidi energi. Dana optimalisasi netto yang sebesar Rp 13,6 triliun akan dihapus. "Kalau tidak jadi naik posturnya ya bisa disepakati defisit lebih lebar," katanya. Namun, Mekeng bilang tidak ada perubahan dalam asumsi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
