kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.555.000   9.000   0,58%
  • USD/IDR 16.190   15,00   0,09%
  • IDX 7.089   24,28   0,34%
  • KOMPAS100 1.050   2,99   0,29%
  • LQ45 820   -0,96   -0,12%
  • ISSI 212   2,00   0,95%
  • IDX30 421   -0,80   -0,19%
  • IDXHIDIV20 504   -0,45   -0,09%
  • IDX80 120   0,40   0,33%
  • IDXV30 124   0,56   0,46%
  • IDXQ30 139   -0,48   -0,34%

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Penanganan PHK


Minggu, 01 Desember 2024 / 23:33 WIB
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Penanganan PHK
ILUSTRASI. Pemerintah berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12). 

Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga. 

Airlangga belum menjelaskan detil bagaimana kerja satgas ini. Yang terang, satgas ini nantinya akan mempelajari dahulu inti masalah yang terjadi di industri dalam negeri dan kaitannya dengan maraknya PHK yang terjadi belakangan ini. 

Baca Juga: Ekonom: UMP Bisa Ditingkatkan Lebih Tinggi Untuk Mengangkat Konsumsi Masyarakat

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, selama Januari sampai Oktober tahun ini jumlah PHK sudah mecapai 63.947 pekerja. 

Angka tersebut nyaris mendekati kasus PHK setahun penuh 2023, atau setara 98,55% dari jumlah PHK di sepanjang tahun lalu yang mencapai 64.884 pekerja. 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan permasalahan kehilangan pekerjaan di Indonesia merupakan dampak dari kondisi ekonomi, makro, geopolitik global hingga daya saing usaha. 

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan intervensi terhadap industri yang terkena untuk memitigasi persoalan itu. 

"Kami akan menggulirkan gerakan peningkatan produktivitas nasional. Langkah ini sebagai upaya kita untuk menangani daya saing atau produktivitas yang rendah, maka perlu intervensi untuk meningkatkan produktivitas," ungkapnya.

Selanjutnya: Celios: Batalkan PPN 12%, Ada Banyak Alternatif Dorong Penerimaan Negara

Menarik Dibaca: 4 Mitos Kulit Sensitif yang Tidak Boleh Anda Percaya, Cari Tahu Yuk!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Bond Voyage Mastering Strategic Management for Business Development

[X]
×