kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Pemerintah Bahas Roadmap Pengelolaan Produk Hasil Tembakau


Selasa, 20 September 2022 / 07:47 WIB
Pemerintah Bahas Roadmap Pengelolaan Produk Hasil Tembakau
ILUSTRASI. Petani memanen tembakau di kaki Gunung Putri, Jawa Barat. Peta jalan (roadmap) pengelolaan produk hasil tembakau kini masih dalam pembahasan.ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/kye/18


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, peta jalan (roadmap) pengelolaan produk hasil tembakau kini masih dalam pembahasan.

Penyusunan roadmap tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak beberapa tahun yang lalu.

Adapun peta jalan tersebut akan digunakan sebagai acuan kebijakan jangka menengah untuk lintas Kementerian/ Lembaga.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Harus Mengakomodir Perlindungan Konsumen Ekosistem Pertembakauan

"Sampai dengan saat ini, perumusan Roadmap tersebut masih dalam proses pembahasan dan penyempurnaan," kata Susiwijono kepada Kontan.co.id, Senin (19/9).

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis secara regular dan melibatkan seluruh sektor Kementerian/Lembaga untuk membahas penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau.

Menurutnya, Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau tersebut dibuat dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Di antaranya mencakup pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor industri, optimalisasi penerimaan cukai tembakau, pengendalian konsumsi rokok, dan kebijakan tata niaga tembakau.

"Kebijakan peta jalan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden, dan diharapkan akan menjadi acuan bersama seluruh K/L yang terkait dengan pengaturan produk dan industri hasil tembakau," imbuhnya.

Baca Juga: Sejumlah Stakeholders Dorong Roadmap IHT yang Berkeadilan

Lebih lanjut, draft Peraturan Presiden (Perpres) nantinya akan terdiri dari batang tubuh dan lampiran, di mana pada lampiran akan berisikan program, kegiatan dan rencana aksi jangka menengah dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×