Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Hentikan periode stabilisasi. Pemerintahan baru mendatang harus mengejar pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Hal ini dikemukakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Sekarang ini pertumbuhan Indonesia hanya berkisar 6%. Kalau pertumbuhan 6% ini konsisten berlangsung hingga tahun 2030 mendatang maka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia hanya US$ 8.531.
Nilai PDB Indonesia ini kalah jauh dengan negara-negara Asia lainnya. Misalnya Korea Selatan yang telah mempunyai PDB per kapita sebesar US$ 14.274 pada tahun 2000 kemarin.
Wakil Menteri PPN Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan Indonesia harus bisa tumbuh lebih cepat lagi. Berdasarkan perhitungan Bappenas, apabila pertumbuhan Indonesia bisa mencapai 10% maka pada tahun 2030 mendatang PDB per kapita bisa menembus US$ 16.618.
Rancangan inilah yang kemudian dipersiapkan Bappenas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Lukita bilang, pertumbuhan dalam RPJM ketiga ini ditargetkan sebesar 6%-8% sehingga PDB per kapita pada tahun 2009 bisa mencapai US$ 7.000.
"Pemerintahan ke depan jadi sangat kritikal," ujar Lukita, Selasa (8/4). Pemerintahan baru perlu menyiapkan generasi Indonesia ke depan yang bisa mendorong pendapatan per kapita dan meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja.
Pertumbuhan tinggi yang selalu dibayang-bayangi dengan defisit transaksi berjalan yang meledak, Lukita menjelaskan perlu ada reformasi pembangunan. Sektor manufakturing dan jasa menjadi syarat penting untuk dibangun di dalam negeri.
Ketergantungan akan komoditi primer dan impor harus mulai dikurangi dan dialihkan untuk tingkatkan kompetitif pada sektor manufaktur dan jasa. Stabilitas ekonomi tentu sangat penting. Nilai tukar rupiah yang stabil beserta inflasi yang terkendali menjadi syarat mutlak yang dilirik investor untuk masuk.
Menteri Keuangan Chatib Basri sendiri optimis pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2015 mendatang bisa tumbuh di atas 6%. Yang perlu jadi fokus pemerintahan ke depan adalah pada sisi supply.
Saat ini Indonesia bergantung pada harga komoditi untuk ekspor. Supply harus diperbaiki sehingga impor bisa direm. "Kita tidak boleh lagi pengetatan fiskal dan moneter terus," tandasnya.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengakui Indonesia tidak bisa tumbuh pada level 5,8% terus menerus setiap tahunnya. Pasalnya kemiskinan harus terus dikurangi dengan hadirnya penciptaan lapangan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
