Reporter: Patricius Dewo | Editor: Agung Jatmiko
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka mengurangi impor, pemerintah berencana pangkas proyek infrastruktur yang tidak berdampak besar pada produk domestik bruto (PDB). Staf Ahli Kementrian Bappenas, Bambang Priambodo mengatakan bahwa proyek infrastruktur yang rencananya akan dipangkas adalah proyek yang tidak memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi, namun apa saja proyek yang akan dipangkas masih dirundingkan oleh kementrian dan lembaga.
Bambang mengatakan, selain memangkas proyek infrastruktur pemerintah juga akan jaga stabilitas neraca pembayaran dan devisa. Kriteria proyek yang akan dipangkas adalah proyek-proyek yang menggunakan bahan modal impor yang tidak menghasilkan dalam jangka pendek.
"Sedang dipikirkan, intinya satu ada masalah yang harus kita jaga sekarang adalah stabilitas neraca pembayaran, devisa kita, dan ini memang kita harus bisa mengendalikan sisi impor untuk proyek-proyek terkait impor yang tidak menghasilkan, gunanya ada tetap tidak memberikan hasil dalam janga pendek. Sehingga kalau impor yang tadi dikurangi yang lain tidak terlalu terpengaruh maka sisi yang mengurangi pertumbuhan ekonomi itu bisa berkurang," ujar Bambang. Selasa (7/8).
Selain itu, ia juga bilang proyek infrastruktur yang berada di daerah yang dinilai kurang berdampak untuk pergerakan ekonomi akan menjadi perhatian untuk pemerintah akan memangkas proyek tersebut atau tidak, " kalau dibangun didaerah yang sangat penting adalah agar menjadi prioritas bagi pemerataan, tetapi misalnya proyek di daerah terpencil yang tidak menggerakkan ekonomi tentu saja itu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dipertimbangkan akan dipangkas atau tidak."
Ia menegaskan, memang tidak semua infrastruktur dapat mendorong ekonomi dalam jangka pendek, namun dalam hal ini pemerintah akan mengendalikan impor dengan melakukan impor yang tidak berdampak banyak pada pertumbuhan ekonomi,melainkan impor yang mempunyai konten besar,
Bhima Yudhistira, Ekonom INDEF mengatakan pengendalian impor bisa dimulai dengen me ngerem proyek infrastruktur pemerintah yang masih ditahap perencanaan, atau proyek yang tidak sesuai target.
"Misalnya proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang awalnya didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, namun saat ini pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh diangka 5% maka proyek pembangkit wajib dirasionalisasi karena kandungan impor proyek pembangkit listrik juga cukup tinggi," ujar Bhima pada Kontan. Selasa (7/8).
Ia juga menambahkan ada tiga dampak yang akan terjadi dari penundaan pembangunan infrastruktur tersebut. Pertama, pelemahan rupiah yang disumbang oleh naiknya impor besi baja hingga 39% dari bulan Januari - Mei 2018, yang nilainya cukup besar yaitu US$ 4,2 Miliar ,yang mana angka tersebut belum ditambah impor mesin peralatan listrik yang naik 28% mencapai US $ 8,9 Miliar yang sebagian digunakan untk proyek infrastruktur. Oleh karena itu dengan menahan pembangunan proyek beberapa infrastruktur artinya mampu menyelamatkan rupiah.
"Kedua, proyek infrastruktur didanai melalui utang dalam bentuk valas. Kewajiban cicilan dan pembayaran bunga utang tiap tahunnya menguras devisa. Ini harus direm dalam kondisi ekonomi melemah."
Lalu yang ketiga adalah, pemerintah mampu mengurangi devisa tenaga kerja dari tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di proyek infrastruktur. Karena mereka mendapatkan uang yang nantinya akan dikonversi ke mata uang negara asalnya yang akan menyebabkan capital flight.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
