Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan terus mendorong pendapatan devisa negara untuk membantu neraca pembayaran dari sisi transaksi berjalan. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
"Tadi bicara juga dengan Bapak Presiden bahwa kalau perekonomian ingin maju terus, tapi transaksi berjalan tetap bisa dijaga dari sisi defisitnya," ungkapnya saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Senin (25/6).
Maka itu, pemerintah akan memperkuat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri pengundang devisa. Seperti halnya dari sisi pariwisata dan industri yang mensubstitusi impor.
Sekadar tahu, untuk rapat internal ini, selain memanggil Menkeu, Presiden Joko Widodo juga memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Sri Mulyani menambahkan, dalam rapat tersebut juga turut membahas soal kebijakan ini dengan Menko Darmin terkait respon dari sektor ril. Sementara dari Kemenkeu akan membahas dari sisi intensif dan kemudahan dari sisi perpajakan, bea cukai, kepabean.
"Kalau dari sisi perpajakan seperti tadi insentif penurunan tarif, pemberian insentif, tax holiday. Tax holidaynya pun bermacam-macam, ada tax insentif juga yang bermacam-macam, ada yang berdasarkan skala investasi, jenis kegiatannya," tambah Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu juga akan membahas sisi makro prudential bersama Bank Indonesia, serta kebijakan makro prudential di OJK. Untuk keduanya, Sri Mulyani bilang, akan membahas dari sisi belanja APBN.
"Katakanlah dari subsidi suku bunga atau dukungan terhadap sektor tertentu. Jadi bersama dengan BI dan OJK, juga Menko Perekonomian melihat kebijakan apa yang bisa kita kombinasikan," katanya.
Yang pasti, koordinasi antara K/L ini memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan devisa, apakah itu dari sisi ekspor, pariwisata, atau sektor jasa lain.
"Intinya, kita akan mengurangi kebutuhan untuk membelanjakan devisa, dan bagaimana kita menekan apa yang disebut defisit itu sehingga kita bisa memperbaiki performance dari pertumbuhan ekonomi tanpa kekhawatiran yang muncul karena adanya neraca pembayaran," tutup Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
