Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah berupaya untuk berbenah dalam rangka mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik lebaran salah satunya pada pelayanan jalan tol. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan, dalam dua tahun ke depan tidak akan ada lagi transaksi menggunakan uang tunai di pintu tol.
Melalui kebijakan tersebut, pelayanan pembayaran di pintu tol diyakini akan bisa lebih cepat. Di samping itu, kerjasama antar operator jalan tol atau Badan usaha jalan tol (BUJT) juga dicoba untuk diintegrasikan agar proses pembayaran menjadi lebih sederhana.
Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah memiliki peta jalan agar proses sinergi tersebut dapat dilakukan. "Kemarin intergrasikan yang pertama itu pun belum, baru menghilangkan double gardu, tapi kita sudah punya roadmapnya, itu pun masih dianggap terlalu lama, kita akan percepat," kata Basuki, Senin (11/6).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengatakan penghapusan pembayaran tunai di pintu tol bakal meningkatkan kecepatan pelayanan transaksi, memangkas antrean, dan mengurangi potensi kemacetan di dalam tol.
Herry mengakui perlu waktu agar integrasi antar operator serta penggunaan transaksi elektronik dapat berjalan. "Akan ke situ arahnya (penggunaan transaksi tol elektronik). Sehingga tidak menggunakan uang tunai, multi bank, bukan bank tertentu," kata Herry.
Bila pengendara tidak mau menggunakan sistem elektronik dalam pembayaran transaksi di tol, maka harus menggunakan jalan non tol. Meminimalisir penggunaan uang cash dalam transaksi di tol merupakan keharusan.
Saat ini, setidaknya ada empat Bank BUMN dan satu Bank swasta yang kartunya sudah bisa digunakan untuk pembayaran Jalan Tol yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN BCA. Herry berharap akan semakin banyak lagi bank-bank yang dapat bekerja sama untuk mendukung sistem elektronik tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
