Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo melakukan gebrakan. Belum memasuki usia 14 hari pemerintahannya, Jokowi sudah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 6,22 4 triliun untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat yang telah dia janjikan pada masa kampanye tersebut.
Rencananya, anggaran tersebut akan digelontorkan untuk tiga program kesejahteraan rakyat, yaitu; Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Sejahtera. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan bahwa dana yang akan digelontorkan tersebut semuanya berasal dari anggaran bantuan sosial yang terdapat dalam pos belanja Kementerian Sosial.
"Jadi, Rp 6,224 triliun itu untuk dua bulan saja, Rp 1,59 triliun akan digunakan sebagai safeguard, sementara itu sisanya untuk tiga keperluan tersebut," kata Khofifah di Kantor Kemeterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Berkebudayaan Jumat (31/10).
Khofifah mengatakan bahwa, khusus untuk pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera, gelontoran dana ini akan diberikan untuk 1.209 rumah tangga. Rencananya, mereka akan mendapatkan bantuan senilai Rp 200 ribu per bulan sampai dengan Desember 2014 nanti.
Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan bahwa rencananya, penggelontoran dana ini secara resmi akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, Senin (3/10) mendatang. Untuk tahap awal, menurut rencana, program ini hanya akan dijalankan di 19 provinsi terlebih dahulu.
Puan berharap, gelontoran dana untuk program kesejahteraan masyarakat ini untuk sementara waktu bisa dinikmati oleh masyarakat sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. Sementara itu Khofifah mengatakan bahwa dana program kesejahteraan masyarakat yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut belum termasuk dana kompensasi yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah sebagai bantuan ke masyarakat atas kebijakan penaikan harga BBM yang akan mereka ambil dalam waktu dekat ini.
"Yang soal subsidi BBM belum dibahas, apakah nanti dengan kenaikan program ini cakupannya akan diperluas atau tidak belum dibahas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
