CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.018,99   5,77   0.57%
  • EMAS992.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.20%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.12%

Pemerintah ajak swasta kembangkan skema carbon pricing


Minggu, 05 Desember 2021 / 16:39 WIB
Pemerintah ajak swasta kembangkan skema carbon pricing
ILUSTRASI. emisi karbon. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo


Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai bentuk komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya telah melaksanakan berbagai upaya untuk transisi rendah emisi. Kendati demikian, Climate Action Tracker (CAT) secara keseluruhan memberikan peringkat Highly Insufficient (sangat tidak cukup) terhadap upaya pemerintah Indonesia mengatasi krisis perubahan iklim.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS, Medrilzam menjelaskan, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan tiga hal penting dalam transisi rendah emisi melalui Pembangunan Rendah Karbon. 

"Pertama kami melakukan exercise net zero emission untuk mendukung ekonomi hijau, kedua penerapan ekonomi sirkular dalam pola bisnis perusahaan, dan ketiga transfer teknologi rendah karbon dan pengembangan sumber daya manusia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/12). 

Medrilzam menyadari berbagai upaya yang pemerintah lakukan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan komitmen berbagai pihak. Peran dan komitmen pelaku usaha diharapkan menjadi pendorong untuk menerapkan berbagai model bisnis berkelanjutan dan green investment, serta mengembangkan skema carbon pricing yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mempercepat transisi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Coordinating Vice Chairwoman KADIN Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menambahkan, target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan tanggung jawab negara. Namun sektor swasta memegang peran penting dalam mewujudkan percepatan target tersebut. 

Baca Juga: Sejumlah sektor bisnis atur strategi hadapi perdagangan karbon

"Pemerintah di tingkat nasional harus mulai berkolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai target iklim yang lebih ambisius. Keterlibatan sektor swasta merupakan suatu hal yang krusial. Salah satu diantaranya dalam pengembangan solusi dan inovasi teknologi,” jelasnya. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti, memaparkan, ketika berbicara tentang sektor energi dan transisi energi, ada beberapa hal yang ingin didorong oleh pemerintah. Dimulai dari ekosistem mobil listrik, kemudian pembangunan PLTS terbesar di Asia Tenggara, meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan, meningkatkan industri berbasis energi bersih, serta meningkatkan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terpusat di Kalimantan Utara.

Melihat hal tersebut Co-Founder Indonesia Research Institute for Decarbonization, Paul Butarbutar mengatakan, secara prinsip, Indonesia sebagai salah satu kontributor dari emisi GRK secara global. Poin penting yang sudah dilakukan Indonesia adalah bagaimana Indonesia dapat mengoreksi kebijakan dahulu, dan berdampak pada penurunan emisi GRK.

"Salah satu yang paling berpengaruh adalah moratorium izin pembukaan hutan. Pengurangan deforestasi sangat berkontribusi dalam penurunan emisi GRK Indonesia secara global. Secara prinsip, Indonesia siap mencapai net sink di 2030," kata Paul. 

Baca Juga: Meneropong peluang perdagangan karbon di Indonesia

Selain pemerintah, transisi rendah emisi juga perlu dilakukan oleh sektor swasta sebagai pelaku bisnis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sektor swasta untuk mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan adalah melalui perdagangan karbon, yang merupakan kegiatan jual beli kompensasi oleh pihak yang menurunkan emisi karbon, kepada pihak yang menghasilkan emisi karbon.

Managing Partner Gunung Capital, Kelvin Fu memaparkan, dda tiga faktor kenapa pihaknya mulai membeli kredit karbon. Pertama, jika kami tidak beradaptasi, maka berisiko untuk ditinggalkan karena saat pajak karbon akan terus meningkat kami akan menjadi kurang kompetitif.

"Sehingga, semakin awal kita memahami kredit karbon, semakin awal juga kami akan memahami seperti apa carbon offset yang berkualitas dan akan memberikan posisi perusahaan yang lebih baik," tandasnya. 

Gunung Capital juga melakukan carbon offset sebagai bagian dari strategi untuk go green. Kedua, pihaknya ingin memastikan untuk memelihara masa persaingan perusahaan. Terakhir, Gunung Capital sangat didorong untuk melakukan bisnis yang memiliki tujuan kuat, dan tujuan ini lebih dari sekadar financial returns, di mana bisnis harus dapat bertindak untuk masyarakat dan lingkungan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×