Reporter: Handoyo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pimpinan lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY) ke Istana Merdeka pada Selasa (14/3). Adapun poin utama dalam pertemuan tersebut ialah terkait dengan pemerataan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi.
"Tadi kami mengundang seluruh pimpinan lembaga negara. Semangatnya adalah kita ingin membangun sebuah kebersamaan, ingin membangun rasa optimisme terhadap seluruh program-program yang telah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah," kata Jokowi, Selasa (14/3).
Langkah yang dilakukan untuk mencapai hal itu ialah dengan kebijakan redistribusi aset dan reformasi agraria. Pemerintah bakal membagikan konsesi kepada rakyat atas tanah. Pihak-pihak yang berhak mendapatnya antara lain adalah koperasi dan pondok pesantren.
Selain itu, Pemerintah juga akan mempercempat proses sertifikasi tanah yang dimiliki. Dengan kepemilikan sertifikat tanah, maka rakyat dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan akses perbankan yakni melalui agunan.
Jokowi bilang, saat ini telah siap lahan-lahan yang bakal didistribusikan kepada rakyat. Jumlahnya, seluas 12,7 juta hektar (ha) berada di kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) dan 9 juta ha di kementrian agraria dan tata tuang (ATR).
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya meminta keseriusan Pemerintah atas janji itu. "Kami akan dukung, mudah-mudahkan bukan sekadar wacana," kata Fadli.
DPR juga meminta agar Pemerintah transparan dalam proses pembagian lahan kepada masyarakat. Saat ini, reformasi agraria menjadi hal penting ditengah kepastian kepemilikan lahan dari masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
