kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.916.000   20.000   1,05%
  • USD/IDR 16.830   -10,00   -0,06%
  • IDX 6.400   -41,63   -0,65%
  • KOMPAS100 918   -5,59   -0,61%
  • LQ45 717   -5,96   -0,82%
  • ISSI 202   0,24   0,12%
  • IDX30 374   -3,30   -0,87%
  • IDXHIDIV20 454   -4,95   -1,08%
  • IDX80 104   -0,73   -0,70%
  • IDXV30 110   -1,18   -1,06%
  • IDXQ30 123   -1,18   -0,95%

Pembentukan Satgas Deregulasi Dinilai Tidak Urgen, Ini Alasannya


Selasa, 15 April 2025 / 17:14 WIB
Pembentukan Satgas Deregulasi Dinilai Tidak Urgen, Ini Alasannya
ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan pengantar saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas persiapan jelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan deregulasi sebagai langkah untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai menyulitkan investasi di Indonesia.

Namun, rencana tersebut mendapat kritik dari Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda.

Ia menilai pembentukan Satgas deregulasi tidak memiliki urgensi karena Indonesia telah melalui berbagai proses deregulasi dalam satu dekade terakhir.

Baca Juga: Pemerintah Akan Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi, Apindo Beri Masukan Ini

“Puncak deregulasi terjadi saat diterbitkannya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga ketenagakerjaan,” ujar Nailul kepada KONTAN, Selasa (15/4).

Ia juga mengingatkan bahwa klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang (UU) tersebut telah dicabut atau diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Nailul mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi, namun upaya tersebut belum mampu menarik investasi secara signifikan. “Faktanya, banyak investasi justru beralih ke Vietnam,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas pembentukan Satgas baru di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang masih dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Pemerintah Kerap Bentuk Satgas, CELIOS : Koordinasi Kementerian/Lembaga Belum Optimal

“Dulu UU Cipta Kerja juga dari tim yang sama. Sekarang masih orang yang sama. Lalu, apa lagi yang mau diregulasi?” kata Nailul.

Menurutnya, tidak semua permasalahan perlu diselesaikan dengan membentuk satuan tugas baru.

“Dengan jumlah kementerian yang sudah banyak, seharusnya tidak perlu ada satgas lagi. Jika terus menerus membuat satgas, lebih baik bubarkan saja kementerian yang jumlahnya sudah berjibun itu,” tegasnya.

Selanjutnya: Tangerang Hujan Pukul 1 Siang, Ini Prakiraan Cuaca Besok (16/4) di Banten

Menarik Dibaca: Tangerang Hujan Pukul 1 Siang, Ini Prakiraan Cuaca Besok (16/4) di Banten

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×