Reporter: Petrus Dabu | Editor: Edy Can
JAKARTA. Proses pembebasan lahan proyek pembangunan jal tol Trans Jawa hingga kini sudah mencapai 37% dari total panjang 653 kilometer (km). Direktur Bina Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Purnomo menerangkan, pembebasan lahan itu menjadi prioritas karena kepadatan yang tinggi.
Luas lahan yang dibebas itu diantaranya, ruas tol Pejagan-Pemalang. "Prioritasnya dari Pejagan-Brebes dulu,” katanya, Senin (21/2). Pembebasan lahannya sudah mencapai 70%.
Untuk pembebasan lahan Cikopo/Cikampek- Palimanan sudah mencapai 92%. Kemudian, Pejagan-Pemalang untuk sesi I sudah 73%, sesi II sudah 45% dan seksi III belum sama sekali.
Untuk Pemalang-Batang,pembebasan lahannya mencapai 3%. “Secara total kalau Batang- Pemalang masih 2%. Batang-Pemalang itu kan dua sesi, sesi dua masih belum sama sekali,”jelasnya.
Untuk Batang- Semarang, yang terdiri atas lima sesi, pembebasan lahan sesi I sudah mencapai 62 % sedangkan empat yang lainnya belum sama sekali.
Selanjutnya, Semarang-Solo, untuk sesi I yaitu dari Semarang -Ungaran, sudah mencapai 96 persen. Sedangkan sesi II Ungaran-Bawen sudah mencapai 72 %. Sedangkan untuk sesi Bawen-Sukoarjo kata dia masih negosiasi dengan Badan Pengelolah Jalan Tol (BPJT) mengenai kelayakan proyek.
Untuk ruas Solo-Mantingan/Ngawi, dia bilang secara keseluruhan proses pembebasan lahannya mencapai 34 %. Kemudian ruas Mantingan/Ngawi -Kertosono secara keseluruhan 27 %. “Tapi untuk sesi Ngawi sekarang sudah 65 %,”ujarnya.
Selanjtunya ruas, Kertosono-Mojokerto secara keseluruhan sudah mencapai 67 %. Dan terakhir ruas tol Surabaya-Mojokerto pembebasan lahannya mencapau 40 %.
Dari sejumlah ruas yang menjadi priorotas, dia bilang beberapa yang sudah mulai konstruksi atau pengerjaan fisik misalnya Semarang-Solo, Solo-Mantingan/Ngawi. Demikian juga ruas Surabaya-Mojokerto dan Kertosono-Mojokerto.
Secara keseluruhan kata dia, target penyelesaian pembangunan proyek trans Jawa ini tahun 2014. “Tahun 2014 pemerintah menargetkan, seluruh ruas tol tras Jawa ini terkoneksi satu sama lain,”ujarnya.
Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia Fatchur Rachman mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. Saat ini RUU tersebut masih baru mulai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPR.
Dengan adanya UU itu, Fatchur bilang ada kepastian bagi pemilik lahan dan juga untuk pembebasan lahan itu bisa dijadwalkan waktunya. “Tanpa UU itu, memang rada terlambat,”ujarnya kepada KONTAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
