Pembahasan DNI ditargetkan tuntas satu bulan

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah tengah menyisir sejumlah sektor invetsasi yang akan dibuka lebih longgar untuk asing. Hal itu tertuang dalam rencana revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Deputi Pengendalian Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan, saat ini pembahasan revisi DNI masih dalam tataran antar Kementerian dan Lembaga (K/L). Itu pun, masih banyak usulan yang berbeda satu kementerian dengan lainnya.

Sehingga, pembahasannya diperkirakan masih membutuhkan waktu sebelum draf finalnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami mungkin butuh waktu satu bulan," ujar Azhar, Selasa (17/11) di Jakarta.

Azhar bilang, beberapa aturan yang akan dibuka lebih lebar untuk investor asing antara lain di sektor ekonomi kreatif, infrastruktur, dan hilirisasi. Ada sekitar sembilan K/L yang mengajukan usulan revisi tersebut.

Rencananya, revisi DNI ini akan masuk kedalam salah satu paket kebijakan pemerintah. Namun Azhar tidak menjelaskan kapan akan dikeluarkannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News