Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pansel Dewan Komisioner OJK (DK OJK) secara resmi menutup pendaftaran calon anggota DK OJK pada 2 Febuari 2017. Sebanyak 882 orang melakukan registrasi secara daring melalui laman resmi Pansel. Dari jumlah tersebut tercatat 174 orang yang lulus seleksi proses pendaftaran dan melengkapi data sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pansel.
Pada hasil seleksi tahap I, Pansel melakukan seleksi administrasi terhadap 174 calon anggota DK OJK. Dari jumlah tersebut, pansel menetapkan 107 orang lulus selekai tahap I.
Calon anggota DK OJK yang dinyatakan lulus seleksi tahap I berasal dari pelbagai kalangan seperti, bekerja di Bank Indonesia, OJK dan LPS sebanyak 29 0rang. Dari PNS Kemenkeu, BPK, BPKP serta Bappeda, sebanyak 10 orang.
Lalu profesional dari jasa Keuangan seperti perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, dan profesi penunjang lainnya ada 44 orang. Kemudian akademisi ada 10 orang. Lalu Anggota DPR ada 2 orang. Yang terakhir profesi lain-lain ada 12 orang.
Dari 107 calon anggota DK OJK yang lolos di tahap I, 15 orang melamar sebagai ketua merangkap anggota. Lalu 15 orang melamar Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Kemudian ada 12 orang melirik jabatan Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota.
Selain itu, ada 17 orang berminat di jabatan Kepala eksekutif Pengawas pasar modal merangkap anggota. Lalu ada 11 orang berminat jadi Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota.
12 orang lagi melamar jadi ketua Dewan Audit merangkap anggota. Yang terakhir ada 25 orang melamar jadi anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
"107 orang yang lulus seleksi adminintrasi ini untuk kemudian mulai hari ini seluruh calon anggota Dewan Komisioner OJK akan mengikuti seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua ini adalah penilaian dari masukan masyarakat, rekam jejak, dan makalah," kata Sri Mulyani pada konfrensi Pers yang digelar di kantor Kemenkeu, Rabu (8/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
