kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pelaku UMKM inginkan presiden yang bisa stabilkan rupiah


Minggu, 12 Agustus 2018 / 21:59 WIB
Pelaku UMKM inginkan presiden yang bisa stabilkan rupiah
ILUSTRASI. UKM produk boneka


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berharap presiden Indonesia pada masa jabatan 2019-2024 mampu menstabilkan nilai tukar rupiah. Hal ini dapat memudahkan para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan bahan baku.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), M Ikhsan Ingratubun mengatakan, para pelaku usaha mengharapkan dapat menjaga harga terutama nilai tukar dolar terhadap rupiah, karena masih sangat banyak bahan baku UMKM dari bahan import.

Dia menyarankan, pemerintah kedepan dapat membangun Industri hulu yang bahan bakunya diambil dari alam Indonesia. “Sehingga komponen impor untuk bahan baku kita dapat kurangi terus menerus,” ujarnya saat di hubungi Kontan.co.id, Minggu (12/8).

Selain itu, diharapkan dapat menciptakan iklim Usaha yang Sehat. Hal itu dapat di dukung dengan menghapus perizinan dan syarat-syarat yang tidak perlu.

“Hal itu dalat menyusahkan seperti Standart Nasional Indonesia (SNI) dan lainya itu wajib di evaluasi,” tambahnya.

Dia melanjutkan, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro berbasis koperasi dengan ekonomi syariah harus dijalankan dengan sungguh -sungguh. Untuk itu perlu merubah orientasi dan jangan hanya negara mencari untung terus seperti pola perbankan saat ini.

Menurutnya, unsur peredaran uang yang banyak di masyarakat adalah yang utama agar terjadi efek belanja kepada penjual sehingga terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan akhirnya kepada peningkatan perekonomian di Indonesia tidak stagnan hanya di angka 5,2%.

Di sisi lain, sejauh ini kedua pasangan ini adalah sama punya keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia, terbukti dari Joko Widodo (Jokowi) yang telah membuat 16 paket kebijakan ekonomi.

Di mana setengahnya adalah keberpihakan kepada UMKM dan juga wakilnya K.H Ma'ruf Amin adalah Ahli ekonomi syariah yang juga salah satu komisaris bBnk Muamalat yang berpihak kepada UMKM dengan sistem syariahnya.

Sementara, pada pasangan Prabowo dan Sandi Uno juga sama. Terutama Sandiaga sejak jadi Wakil Gubernur dan masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum bidang UMKM Kadin Indonesia telah membuat kebijakan yang Pro UMKM yaitu membuat Pergub tentang izin UMKM yang berada di zona perumahan.

“Jadi kedua pasangan punya kelebihan dari keberpihakan kepada UMKM,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×