Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JIMBARAN. Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) meminta Ditjen Pajak membuat konsensus untuk tidak mempermasalahkan penghitungan pajak UKM 1% jika memang ada kesalahan perhitungan dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Konsensus itu diperlukan agar pelaku UKM juga dengan rela memenuhi kewajibannya membayar pajak 1% dari nilai omzetnya per tahun.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, konsensus itu perlu dibuat agar pengusaha UKM tidak takut dalam melakukan penghitungan pajak yang harus dibayar. “Pajak UKM harus lebih disosialisasikan kepada pelaku UKM agar bisa efektif,” katanya usai pertemuan working group pelaku UKM APEC atau ABAC SMMEE Working Group di Jimbaran, Bali, Sabtu (5/10).
Menurutnya pemberlakukan pajak UKM 1% ada sebagian yang diuntungkan, namun banyak pula yang merasa berat. Pelaku usaha UKM yang diuntungkan terutama UKM yang selama ini sudah melakukan pembayaran pajak usaha secara rutin. “Dengan aturan ini maka pajak mereka lebih ringan,” katanya. Sayang Erwin tidak mengatakan dengan jelas berapa persen kira-kira pelaku usaha yang diuntungkan dengan adanya aturan ini.
Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan pajak 1% untuk pengusaha kecil dan menengah (UKM) beromzet maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Nantinya pajak akan dipungut 1% tiap bulan berdasarkan omzet bulanan itu. Aturan pajak ini berlaku mulai Juli 2013 ini, dan setoran akan mulai dilakukan pada awal Agustus 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
