Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima pengaduan paling banyak soal buruh. Menanggapi pengaduan itu, SBY menggelar sidang kabinet untuk membahas kasus perburuhan terutama menyangkut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013.
Selama 16 Oktober hingga 31 Oktober 2012, SBY menerima 1.930 pengaduan masyarakat yang disampaikan lewat pesan pendek dan surat PO BOX 9949 JKT 10000. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial Sardan Marbun mengatakan, SBY juga menerima pengaduan soal lain selain unjuk rasa buruh.
Sebut saja perihal pernyataan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan terkait adanya oknum anggota DPR yang melakukan praktik kongkalikong dan meminta jatah kepada sejumlah BUMN. Secara keseluruhan terdapat 118 SMS (91,47%) mendukung dan 11 SMS (8,53%) menentang.
Lalu, ada ucapan selamat atas penghargaan “Knight Grand Cross in The Order of The Bath” dari Kerajaan Inggris atas prestasi SBY dalam memajukan Indonesia. Lalu ada keprihatinan masyarakat atas terjadinya berbagai bentrokan dan harapan agar polisi dan aparat keamanan lebih cepat bertindak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Masyarkat juga mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi dwi-tunggal Soekarno–Hatta. Pengaduan juga terkait kasus pemerkosaan yang dialami tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia. Pengadu meminta SBY menuntaskan kasus tersebut dan menghukum pelakunya. Ada juga pengaduan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang disebabkan pembelian BBM oleh masyarakat kemudian dijual kembali ke kalangan industri.
Menurut Sardan, sejak Juni 2005 saat mulai Kabinet Indonesia Bersatu II hingga 14 November 2012, SBY telah menerima 3.406.275 SMS dan 113.344 pucuk surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
