Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto meminta agar semua pihak menahan diri selama Presiden Joko Widodo berada di luar negeri terkait konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Andi pun meminta agar ancaman mogok tak dilakukan pegawai KPK seperti yang disuarakan oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.
"Keputusan presiden akan segera diambil. Jadi tolong ditunggu sampai Presiden kembali dari Manila tanggal 10 Februari," kata Andi di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jumat (6/2).
Andi mengatakan, Presiden berharap agar KPK dan kepolisian tidak melakukan tindakan yang bisa memunculkan dinamika baru. "Juga menjaga situasi kondusif sampai Presiden kembali," ujar Andi yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat pertahanan dan intelijen itu.
Andi mengaku sudah menyampaikan informasi adanya keresahan di internal KPK itu kepada Presiden. Tanggapan Presiden yang diterimanya pun sama yakni meminta semua pihak tak menimbulkan gejolak baru.
Saat ini, Presiden Jokowi tengah melakukan lawatan ke luar negeri sejak mulai dari 5-10 Februari mendatang. Tiga negara dikunjungi presiden yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Presiden baru akan kembali ke ibu kota pada Selasa (11/2) mendatang.
Selama presiden ke luar negeri itu, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengungkapkan adanya keresahan pegawai KPK akan kondisi semua pimpinan lembaga itu yang dilaporkan ke polisi.
Dengan kondisi itu, KPK terancam lumpuh tak bisa beroperasi. Johan pun meminta agar presiden segera mengambil tindakan untuk melindungi KPK. Johan menyatakan siap mundur apabila KPK nantinya tak bisa menjalankan tugasnya memberantas korupsi karena seluruh pimpinan KPK dikriminalisasi. (sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
