Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. PDIP tidak terlalu memusingkan kalah menang dalam voting Paripurna DPR yang memutuskan kenaikan BBM. Sebab bagi partai, yang terpenting adalah secara konsisten menunjukkan pada publik kesalahan pengelolaan keuangan APBN oleh pemerintah.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan, PDIP hendak memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana membangun sikap politik yang benar, yakni konsistensi dalam mengkritisi kebijakan keuangan negara yang diambil pemerintah.
Ganjar mengkritik asumsi inflasi yang diusulkan pemerintah yang telah disepakati Badan Anggaran DPR sebesar 7,2%. Dengan inflasi sebesar ini, akan memunculkan pengangguran baru sebesar 1 juta orang. "Makanya solusinya bukan memberikan BLSM, tetapi bagaiamana memberi penguatan pada masyarakat miskin yang terkena dampak langsung inflasi," ujar Ganjar.
Ganjar mengatakan sebetulnya pemerintah seharusnya fokus pada penguatan komunitas ekonomi pedesaan, bukan orang perorang melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran BLSM itu untuk memberikan pinjaman lunak agar menstiumulus tumbuhnya industri padat karya di pedesaan seluruh Indonesia. "Sehingga terpaan inflasi akibat kenaikan BBM itu bisa ditanggulangi," kata Ganjar.
Ganjar melihat kenaikan BBM menjadi alasan bagi pemerintah untuk memunculkan kebijakan BLSM yang menjadi suap politik yang dilegalkan secara hukum dalam rangka pemenangan Pemilu 2014. Oleh sebab itulah, PDIP akan terus menolak meski harus menelan kekalahan dalam Sidang Paripurna DPR.
Sidang Paripurna DPR pengambilan keputusan soal APBNP akan digelar Senin, (17/6). Sejauh ini hanya 3 Fraksi, yakni PDIP, PKS dan Hanura yang menolak kenaikan BBM. Sedangkan 6 Fraksi yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PAN setuju kenaikan BBM. Gerindra menyatakan setuju, namun mengkritik pemberian kompensasi BLSM.
mengatakan bahwa PDIP hendak memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana membangun sikap politik yang benar, yakni konsistensi dalam mengkritisi kebijakan keuangan negara yang diambil pemerintah.
Ganjar mengkritik asumsi inflasi yang diusulkan pemerintah yang telah disepakati Banggar DPR sebesar 7,2%. Dengan inflasi sebesar ini, akan memunculkan pengangguran baru sebesar 1 juta orang. "Makanya solusinya bukan memberikan BLSM, tetapi bagaiamana memberi penguatan pada masyarakat miskin yang terkena dampak langsung inflasi," ujar Ganjar.
Ganjar mengatakan sebetulnya pemerintah seharusnya fokus pada penguatan komunitas ekonomi pedesaan, bukan orang perorang melalui BLSM. Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran BLSM itu untuk memberikan pinjaman lunak agar menstiumulus tumbuhnya industri padat karya di pedesaan seluruh Indonesia. "Sehingga terpaan inflasi akibat kenaikan BBM itu bisa ditanggulangi," kata Ganjar.
Ganjar melihat kenaikan BBM menjadi alasan bagi pemerintah untuk memunculkan kebijakan BLSM yang menjadi suap politik yang dilegalkan secara hukum dalam rangka pemenangan Pemilu 2014. Oleh sebab itulah, PDIP akan terus menolak meski harus menelan kekalahan dalam Sidang Paripurna DPR.
Sebagaimana diketahui, Sidang Paripurna DPR pengambilan keputusan menyepakati RAPBN-P akan digelar Senin, (17/6). Sejauh ini hanya 3 Fraksi, yakni PDIP, PKS dan Hanura yang menolak kenaikan BBM. Sedangkan 6 Fraksi yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PAN setuju kenaikan BBM. Gerindra menyatakan setuju, namun mengkritik pemberian kompensasi BLSM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
