kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

PDIP curiga Pilpres akan dikembalikan ke MPR


Jumat, 03 Oktober 2014 / 21:32 WIB
PDIP curiga Pilpres akan dikembalikan ke MPR
ILUSTRASI. Template undangan Halal Bihalal 2023 gratis.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengingatkan Indonesia tidak dapat dibangun oleh dendam karena kalah pemilu. Ia menuturkan posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di luar pemerintahan selama 10 tahun dibangun oleh kesadaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, bukan oleh dendam politik.

"Usulan Presiden SBY terkait dengan Panglima TNI, Kapolri, dan bagaimana PDIP hadir lengkap pada saat pelantikan Presiden SBY pada tahun 2004 dan 2009 adalah contoh praktik politik yang dewasa dan sehat yang ditunjukkan oleh PDIP," kata Hasto di Jakarta, Jumat (3/10).

PDIP juga menghormati Partai Demokrat yang menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR karena posisinya sebagai pemenang pemilu tahun 2009. Namun, kata Hasto, praktik politik berkeadaban tersebut kini jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini.

"Simbiosis kekuatan Orde Baru, yang menjadi Neo Orde Baru dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto dan Amien Rais, kini tampil dengan politik bumi hangus atas dasar kekalahan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden," tutur Hasto.

Ia melihat adanya agenda untuk mengubah sejumlah undang-undang. "Kami mencium adanya set back agenda, yang intinya ingin mengubah UU KPK, dan mengembalikan pemilu presiden langsung untuk dikembalikan ke MPR," tuturnya.

Untuk itu, ujar Hasto, meskipun Pimpinan DPR RI tetap dipegang oleh Koalisi Merah Putih (KMP) serta kemungkinan pimpinan MPR juga diperlakukan sama, maka sikap Partai Pengusung Jokowi-JK tidaklah berubah.

"Politik masuk dalam seluruh peradaban demokrasi, jika dilaksanakan dengan hati nurani dan tetap memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat. Kedua hal inilah yang menjadi landasan seluruh sikap politik kami. Sayang nilai musyawarah dan tradisi demokrasi yang sehat telah dikalahkan oleh ambisi kekuasaan buta yang mencabut hak politik rakyat," imbuhnya.

Hasto pun mengatakan seluruh kelompok pro demokrasi untuk berjuang bersama-sama membela hak rakyat. "Sebab Indonesia yang begitu besar tidak bisa dibangun oleh dendam politik," tutur Hasto. (Ferdinand Waskita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×