Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Dua kali kalah sehingga harus gigit jari di parlemen membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIB) panen kritik. Figur sentral KIB yakni Megawati Soekarnoputri dituding sebagai biang keladi keoknya koalisi partai pendukung Jokowi saat beradu dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan.
"Megawati Soekarnoputri baik sebagai Ketua Umum PDIP maupun sebagai Ketua Koalisi Indonesia Hebat harus bertanggungjawab atas seluruh kegagalan dalam mengamankan hasil pemilu legislatif dan pilpres 2014-2019," tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (2/10).
TPDI menyebut, kegagalan Koalisi pendukung Jokowi-JK terbukti dari kalahnya koalisi itu saat menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat melalui proses legislasi Undang-Undang MD3, kemudian UU Pilkada yang diubah menjadi Pilkada melalui DPRD dan kemudian kalah lagi pada perebutan kursi pimpinan DPR RI yang kini dikuasi koalisi pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Menurut Petrus, kegagalan koalisi pendukung Jokowi-JK ini semata-mata karena sikap Megawati Soekarnoputri yang feodal dan eksklusif. Sehingga tidak mampu membangun koalisi dengan partai lain untuk menyelamatkan demokrasi yang kini mulai dikuasai kelompok lawan politiknya.
Seandainya Megawati mampu berkomunikasi secara baik dengan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, maka sudah dapat dipastikan dukungan terhadap Koalisi Indonesia Hebat akan bisa memenangi pertarungan di parlemen. "Tapi ternyata Megawati memilih kaku sehingga Partai Demokrat memilih bergabung ke Koalisi Merah Putih," lanjut Petrus.
Dengan kemenangan koalisi pendukung Prabowo ini, TPDI memprediksi, segala upaya besar yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat akan menjadi sia-sia karena faktor Megawati yang terlalu sentralistik dan kaku.
Atas dasar itu, TPDI mendesak Megawati untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk terus memimpin PDIP dan memimpin Koalisi Indonesia Hebat karena realitas politik terkini sudah tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan Megawati.
Sementara itu, politisi PDIP Pramono Anung menyatakan, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terealisasi.
Menurutnya pertemuan ini bisa terjadi jika Ketua Umum Partai Demokrat mau bertemu dengan keempat perwakilan dari Megawati. Adapun keempat utusan Megawati tersebut adalah Joko Widodo, Jusuf Kalla, Surya Paloh dan Puan Maharani. Rencananya pertemuan tersebut akan membicarakan perihal pimpinan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat beserta kelengkapan MPR lainnya.
"Hingga tadi malam keempat tokoh tersebut belum bisa menemui Pak SBY, padahal Demokrat selalu menyampaikan bahwa SBY ingin bertemu dengan Ibu Mega,"ujar Pramono di Gedung Parlemen di Senayan. (Yulis Sulistyawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
