kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

PDI-P: Sekarang, biar Bu Risma sendiri yang jawab


Selasa, 25 Februari 2014 / 14:05 WIB
PDI-P: Sekarang, biar Bu Risma sendiri yang jawab
ILUSTRASI. Aksi korporasi berupa merger dan akuisisi tampak masih cukup ramai di Indonesia sepanjang tahun 2022 berjalan


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo tak ingin lagi banyak berkomentar mengenai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia tegaskan, semua pertanyaan mengenai Risma saat ini hanya akan dijawab langsung oleh yang bersangkutan.

"Soal Bu Risma biar Bu Risma sendiri yang jawab," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Saat ditanya mengenai rencana Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang akan membahas permasalahan Risma bersama Komisi II DPR, Tjahjo juga menolak berkomentar. Ia meminta pertanyaan itu diajukan kepada Priyo sebagai salat satu pengusul pembahasan masalah Risma bersama Komisi II DPR.

"Tanya Pak Priyo maunya apa. (Kita) tidak ikut campur, Pak Priyo kan sudah masuk, itu ranah DPR," ujarnya.

Meski begitu, Tjahjo tak menampik jika Risma telah menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri pada pekan lalu. Tapi ia kembali menolak memberikan informasi hasil pertemuan tersebut.

"Kita sudah sepakat bahwa soal Bu Risma biar Bu Risma sendiri yang jawab," tandasnya.

Seperti diberitakan, Risma sempat ingin mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena hubungannya tak harmonis dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Risma menilai proses pemilihan Wisnu tidak sesuai prosedur. Hal itu telah disampaikan Risma kepada pimpinan DPR.

Pada Rabu (26/2/2014), Komisi II DPR akan membahas permasalahan ini dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan DPRD Kota Surabaya, dan pihak lain yang terkait. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×