Reporter: Agus Triyono | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Cadangan sumber energi yang bersumber dari fosil, seperti minyak bumi dan batubara di Indonesia terus menyusut. Partai Bulan Bintang (PBB) memandang, Indonesia harus segera menyikapi kondisi ini agar tidak terjadi krisis energi.
Partai nomor urut ke 14 ini berpendapat, Indonesia harus segera mencari sumber energi alternatif lain. Jika tidak, Indonesia dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun ke depan akan krisis energi. Maka itu, jika partai berlambang bulan sabit dan bintang ini mendapat kesempatan menempatkan wakilnya di parlemen, mereka akan mendorong pembangunan sumber energi alternatif di luar minyak dan batubara.
Misalnya untuk pembangkit listrik. Sekretaris Jenderal PBB BM Wibowo bilang, partainya akan mendorong pemerintah fokus mengembangkan sumber energi panas bumi. Sebab, potensi energi panas bumi Indonesia diprediksi bisa menghasilkan setrum 29.000 megawatt.
Wibowo berpendapat, ke depan pemerintah perlu mengembangkan pemanfaatan sumber energi tersebut agar kapasitas pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) meningkat. Sebab, sampai saat ini kapasitas PLTPB di Indonesia masih kecil.
Wibowo mengakui, pembangunan PLTPB memerlukan biaya investasi besar. Namun, pilihan tersebut harus diambil sekarang. "Kalau terlambat, justru biaya yang ongkosnya lebih besar, karena harus impor bahan bakar minyak," kata Wibowo.
Malem Sambat Kaban, Ketua Umum PBB, menambahkan, selain mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, PBB juga punya program untuk meningkatkan pengembangan listrik hydro power. Pilihan pengembangan ini, didasarkan pada beberapa alasan.
Pertama, status Indonesia sebagai negara maritim. Keadaan tersebut membuat Indonesia menyimpan potensi listrik yang sangat besar. Sedangkan alasan kedua, ramah lingkungan. "Potensi kita besar, fokus juga akan kami arahkan ke situ," kata Kaban.
Di samping itu, PBB juga mendukung penuh upaya pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Pasalnya, PBB memandang kontrak tambang saat ini belum memberikan keuntungan maksimal untuk negera.
Terlebih, sejauh ini langkah pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak masih jalan di tempat. Pemerintah punya target renegosiasi kontrak 34 perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dan 78 perusahaan PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara).
Agar bisa merealisasikan janji mereka, kini partai yang mengusung Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden ini harus berjuang mengumpulkan suara rakyat.
| Janji lama, belum ada langkah konkret Program pengembangan energi alternatif yang didorong oleh Partai Bulan Bintang (PBB) memang cukup bagus. Apalagi, di tengah ketersediaan sumber energi fosil yang saat ini semakin menipis. Keberadaan sumber energi alternatif yang menjadi janji program PBB tentu sangat layak dijalankan. Namun, pengamat ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, berkomentar agar PBB tidak hanya membuat program saja. Ia menyarankan PBB memiliki rencana konkret dan konsisten mendorong kebijakan pemberdayaan sumber energi alternatif. Pendapat Enny tentu bukan tanpa alasan. Ia melihat, sejak masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, kebijakan untuk mengembangkan energi alternatif sudah digembar- gemborkan. Banyak penelitian yang juga sudah dilakukan mengenai manfaat dan keuntungan yang bisa didapat dari pengembangan sumber energi alternatif, seperti; panas bumi, gas, gas alam. Meskipun demikian, sampai saat ini tidak ada satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah terpilih dalam pemilu untuk mengembangkan sumber energi alternatif di Indonesia. "Semuanya jalan di tempat," tandas dia. Selain langkah konkret, PBB juga harus membuat program radikal agar pengembangan sumber energi alternatif itu bisa segera dilaksanakan, Salah satunya, dengan menekan alokasi anggaran subsidi salah satunya BBM. Enny memandang, selama subsidi BBM tetap dipertahankan tinggi, sulit bagi Indonesia untuk mengembangkan sumber energi alternatif. Sebab, tingginya subsidi BBM tersebut akan membuat investor enggan untuk masuk mengembangkan energi alternatif yang ada saat ini. Lana Soelistianingsih, ekonom UI, mengatakan, PBB juga perlu merumuskan kebijakan untuk mendorong investor masuk dan mau mengembangkan sumber energi alternatif. Salah satunya, memberikan insentif seperti keringanan pajak. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
