Reporter: Yohan Rubiyantoro |
JAKARTA. Pemerintah Pusat menilai Pemda DKI sangat lamban dalam mengatasi banjir yang tiap tahun kerap mengguyur ibukota. Padahal pemerintah sudah mengucurkan dana penanganan banjir dalam jumlah besar. "Pemda DKI lamban tangani banjir," tegas Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Kantor DPP Golkar, Selasa (27/1).
Paskah berharap pemda DKI bergerak lebih cepat dalam menangani masalah banjir. Sebab, bencana alam tersebut menimbulkan kerugian yang besar berupa kerusakan infrastruktur serta kerugian harta benda dan jiwa.
Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Asosiasi Asuransi Umum, pada bencana banjir tahun lalu, kerugian materi dalam satu minggu mencapai Rp 3,6 Triliun. "Pemda DKI harus bisa menekan dampak kerugian ini," katanya.
Paskah juga menegaskan bahwa pemerintah DKI memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan terbuka hijau seluas 53 ribu hektar area. Namun, lahan yang sedianya bertujuan untuk menjadi daerah serapan air ini baru tercapai 30 ribu hektar area.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News