Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan OJK untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan setelah terjadi krisis di Grup Adani India.
Melansir laman Setkab.go.id, Jokowi mengambil contoh kerugian yang dialami perusahaan asal India, Adani, yang kehilangan harta kekayaan sebesar US$ 120 miliar atau setara Rp 1.800 triliun hingga menimbulkan capital outflow.
Berbicara dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (06/02/2023) pagi, Jokowi menunjuk depresiasi rupee dan arus keluar modal dari India setelah kehancuran nilai pasar saham perusahaan Grup Adani.
Untuk mencegah hal tersebut terjadi di Indonesia, Jokowi, mewanti-wanti dampak negatif manipulasi saham.
“Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan, Rp 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus,” tegas Jokowi.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, miliarder Gautam Adani tengah menghadapi masalah serius. Sejak 24 Januari, orang terkaya di Asia ini menghadapi tuduhan penipuan, pencucian uang, dan manipulasi harga yang mengancam akan merenggut sebagian besar kekayaannya.
Baca Juga: Jokowi Menyentil, Kasus Keuangan Butuh Perhatian
Perusahaan investasi New York Hindenburg Research telah meluncurkan serangan terhadap salah satu konglomerat India terbesar.
"Kami telah menemukan bukti penipuan akuntansi, manipulasi saham, dan pencucian uang di Adani, yang terjadi selama beberapa dekade," tulis Hindenburg dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Januari seperti yang dikutip dari The Street.
Dijelaskan pula, "Adani telah melakukan prestasi besar ini dengan bantuan para pendukung di pemerintahan dan industri rumahan dari perusahaan internasional yang memfasilitasi kegiatan ini."
Baca Juga: OJK Berencana Buat Mini Omnibus POJK untuk Peraturan Turunan UU P2SK
Laporan itu menggambarkan keterkaitan besar perusahaan cangkang yang berbasis di sejumlah wilayah suaka pajak, seperti Karibia, Mauritius, dan Uni Emirat Arab, yang dikendalikan oleh keluarga Adani.
Hindenburg Research mengklaim bahwa perusahaan Adani telah menggunakan perusahaan cangkang di suaka pajak untuk meningkatkan pendapatannya dan memanipulasi harga pasar saham dari berbagai entitasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
