CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   -35.000   -2,31%
  • USD/IDR 15.800   -121,00   -0,77%
  • IDX 7.322   55,53   0,76%
  • KOMPAS100 1.120   5,81   0,52%
  • LQ45 885   5,41   0,62%
  • ISSI 222   1,93   0,88%
  • IDX30 453   1,57   0,35%
  • IDXHIDIV20 545   1,27   0,23%
  • IDX80 128   0,70   0,54%
  • IDXV30 137   1,60   1,18%
  • IDXQ30 151   0,42   0,28%

Para menteri tak boleh terpengaruh isu reshuffle


Kamis, 21 Oktober 2010 / 20:46 WIB
Para menteri tak boleh terpengaruh isu reshuffle
ILUSTRASI. Semen Baturaja Tbk (SMBR)


Reporter: Hans Henricus | Editor: Hasbi Maulana

BOGOR. Rupanya sidang kabinet paripurna di Istana Bogor sempat menyinggung sedikit tentang reshuffle alias perombakan kabinet. Tapi, presiden dan para menteri tidak bicara khusus tentang reshuffle. "Disinggung, tapi belum membicarakan masalah reshuffle," kata Sudi usai sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Kamis sore (21/10).

Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para Menteri jangan terpengaruh isu reshuffle. "Evaluasi belum selesai," tambah Sudi.

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menambahkan, dalam sidang kabinet kemarin Preiden SBY meminta para menteri bekerja seperti biasa, meski berita tentang reshuffle makin gencar. Artinya, menurut Kuntoro, para menteri mesti menunjukan produktivitas tinggi tanpa terpengaruh pemberitaan tentang reshuffle. "Baik-baik saja semuanya," kata Kuntoro.

Dia juga menjelaskan bahwa UKP4 tidak mengevaluasi kinerja kabinet Indonesia Bersatu kedua (KIB II) selama periode setahun. UKP4 hanya melakukan evaluasi dua bulanan tentang pelaksanaan Inpres 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan tahun 2010. Cuma, Kuntoro tidak menutup peluang UKP4 mengevaluasi kinerja setahun KIB II yang jatuh pada 20 Oktober. "Bahwa akhir tahun nanti Bapak Presiden bisa memerintahkan UKP4 melakukan kajian secara menyeluruh, itu bisa-bisa saja," kata mantan kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias itu.

Yang jelas, kata Kuntoro, UKP4 sama sekali tidak merangking kementerian, mana terbaik atau yang terjelek. "UKP4 tidak memiliki informasi mengenai itu," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×