kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.175.000   4.000   0,18%
  • USD/IDR 16.742   -34,00   -0,20%
  • IDX 8.099   58,67   0,73%
  • KOMPAS100 1.123   8,34   0,75%
  • LQ45 803   6,91   0,87%
  • ISSI 282   2,37   0,85%
  • IDX30 422   3,62   0,87%
  • IDXHIDIV20 480   0,21   0,04%
  • IDX80 123   1,39   1,14%
  • IDXV30 134   0,51   0,38%
  • IDXQ30 133   0,20   0,15%

Papua Desak Pemerintah Pusat Rampungkan UU Otsus


Kamis, 10 September 2009 / 10:45 WIB


Reporter: Epung Saepudin | Editor: Hendra Gunawan

Makassar. Jimmy Damianus Itje, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat meminta agar Pemerintah Pusat segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Undang-undang otonomi khusus Papua No 21 Tahun 2001. Pasalnya, dari sepuluh aturan, hanya satu PP saja, yaitu PP No 54 Tahun 2004 yang telah rampung.

Jimmy mengatakan, kalangan elite Papua berkeinginan melakukan dialog dengan pemerintah Pusat.
"Kegagalan ekonomi Papua tidak hanya kegagalan Jakarta, tapi juga eksekutor di daerah,” kata Jimmy usai bertemu empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman pribadinya di Makassar.

Ia mengaku geram karena anggaran senilai puluhan triliun tak juga membikin kehidupan masyarakat Papua membaik. "Hanya pejabat eselon III dan IV saja yang menikmati. Rakyat hanya bisa melihat," ungkapnya. Padahal jika dana otonomi khusus senilai Rp 30 triliun berhasil didistribusikan dengan adil, Jimmy yakin hidup rakyat asli Papua akan lebih baik.

Ia meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasikan beberapa PP pelaksanaan UU Otonomi Khusus. “Apalagi rakyat Papua sudah memberi suara cukup besar bagi SBY sewaktu pemilu,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×