Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akibat dampak virus corona yang telah berlangsung tahun lalu, pemerintah mempunyai ruang fiskal untuk memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam tiga tahun. Namun, situasi pandemi termasuk stimulus ekonomi yang digelontorkan akan memengaruhi daya tahan fiskal.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 terkait respons pemerintah menanggulangi dampak pandemi dan keuangan akibat pandemi, pada 2023 defisit APBN harus berada di bawah 3% terhadap PDB.
Sebagai catatan, tahun 2020 realisasi defisit APBN sebesar 6,09% dari PDB. Sementara pada 2021, ditargetkan sebesar 5,7% terhadap PDB. Perkembangannya, hingga akhir Februari 2021 lalu, defisit anggaran mencapai 0,36% dari PDB atau setara Rp 63,6 triliun.
Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti pengelolaan utang negara-negara dengan ruang fiskal terbatas. Dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021, IMF menilai, pengeluaran yang luar biasa akibat pandemi Covid-19, perlu diimbangi keberlanjutan pengelolaan utang dan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 diprediksi masih negatif, bangkit di kuartal II
"Sampai pandemi berakhir, kebijakan fiskal harus tetap mendukung. Tentu ruang fiskal di beberapa negara menjadi terbatas. Dalam kasus seperti ini, pengeluaran yang luar biasa perlu diimbangi keberlanjutan utang yang kredibel," terang IMF dalam laporan tersebut.
Kendati begitu, bagi negara-negara dengan ruang fiskal yang cukup lebar, kebijakan fiskal harus terus berlanjut. Misalnya, bantuan sosial termasuk bantuan langsung tunai untuk rumah tanggga yang terdampak corona, program bantuan furlough (cuti kerja) bagi sektor bisnis.
Namun, "Program semacam itu harus dikalibrasi dengan baik dan secara bertahap dihapuskan seiring dengan adanya kenaikan permintaan," tambah IMF.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, konsolidasi fiskal untuk mencapai defisit APBN di bawah 3% akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, reformasi holistic menjadi kunci untuk mengembalikan defisit anggaran sesuai dengan UU Keuangan Negara.
Febrio membeberkan ada empat strategi yang akan diterapkan pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui inovasi. Pemerintah akan terus menggali potensi dan memperluas basis perpajakan, serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan struktur perekonomian.
Peningkatan pendapatan negara juga akan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan, serta penguatan tata kelola dan kebijakan melalui implementasi peraturan pelaksanaan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas, berorientasi pada hasil, serta transformasi subsidi ke bansos. Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial melalui akurasi data dan integrasi atau sinergi program, pengontrolan kualitas transfer ke daerah dan dana desa, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang lebih masif.
Ketiga, pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah akan mendorong inovasi pembiayaan, pendalaman pasar, serta penguatan peran lembaga pengelola investasi dan special mission vehicle (SMF). Kata Febrio pemerintah akan menjadikan utang sebagai instrumen countercyclical yang lebih kuat, tetapi tetap dikelola secara prudent, serta mendorong efektivitas pembiayaan investasi.
Keempat, memastikan cadangan fiskal pemerintah handal dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah akan mensinkronkan waktu penerbitan surat berharga negara (SBN) dengan posisi kas dan menjaga batas efisien cadangan fiskal yang aman.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan mendorong manajemen kas yang fleksibel dan terkoneksi dengan pasar keuangan, serta meminimalisasi dana menganggur sambil menjaga likuiditas untuk menopang kebutuhan prioritas. "Pengelolaan itu menjadi modal besar yang menghasilkan ruang fiskal di tengah pandemi," kata Febrio dalam Webminar Indonesia Macroeconomic Update 2021, Kamis (8/4).
Baca Juga: Sri Mulyani sebut Indonesia semakin tunjukkan sinyal pemulihan
